Bupati Sigi Arahkan OPD Sinergikan Program Penanganan Stunting Anak

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Sigi, gemasulawesi – Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Mohamad Irwan mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar coba sinergikan program pembangunan kualitas hidup masyarakat untuk penanganan stunting atau kekerdilan.

Bupati Sigi Mohamad Irwan mengatakan, penanganan kasus stunting merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Sigi. Maka dari itu perlu terobosan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diawali dengan sinergitas program penanganan stunting.

Penanggulangan stunting, kata dia, harus dilakukan dengan konsep pentahelix yang melibatkan semua elemen dan komponen secara bersama-sama.

“Diperlukan komitmen lintas sektor dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sigi dalam penanganan stunting. Agar selanjutnya penanganan stunting dapat menjadi prioritas program nasional,” jelasnya.

Baca: Baik untuk Ibu Hamil dan Bayi, Ini Beberapa Manfaat Omega-3

Menurutnya, angka stunting yang terjadi di Kabupaten Sigi untuk bayi usia 0-23 bulan adalah 20,2% pada 2019, turun menjadi 16,6% pada 2020 dan turun kembali menjadi 14,4% pada 2021.

Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan 25 desa sebagai Sentra pengelolaan air terjun di sembilan kecamatan antara lain Sigi Biromaru, Nokilalaki, Palolo, Dolo Selatan, Marawola Barat, Kulawi, Gumbasa, Dolo Barat dan Dolo. Dinas Kesehatan Sigi mengatakan stunting dapat menghambat perkembangan anak dalam hal ukuran fisik dan juga perkembangan intelektualitas seorang anak.

“Dampak stunting pada anak bisa berpengaruh tumbuh kembang fisik anak, dan juga gangguan intelektualitas anak selain itu resiko terkena penyakit kronisdan juga beberapa penyakit tidak menular”, demikian kata Adheleide Krisnawati Kabid Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Sigi, Sabtu 7 Mei 2022.

Adheleide menjelaskan bahwa stunting adalah merupakan gangguan kondisi tumbuh kembang anak di bawah usia lima tahun, karena kurangnya asupan gizi yang cukup saat masih dalam kandungan.

“Hal ini dapat juga diperhatikan dengan kondisi tinggi badan anak yang rendah tidak sesuai dengan umurnya,” Ucap Krisnawati.

Stunting, katanya, dapat dikenali atau dikenali oleh orang tua dengan mengenali ciri-cirinya, antara lain tinggi badan anak yang kurang dari usianya, jika mengalami gangguan perkembangan fisik. Dengan demikian, gangguan perkembangan intelektual yaitu kecerdasan anak berkurang.

Kondisi ini, kata dia, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kurangnya asupan gizi, infeksi berulang dan kondisi kesehatan lingkungan seperti kurangnya air minum bersih dan sanitasi yang buruk. (*)

Baca: AHY Kunjungi Airlangga Bahas Koalisi?

...

Artikel Terkait

wave

Makam Almarhum Amis Ando Dibongkar Untuk Di Autopsi

Makam almarhum Amis Ando, ​​tahanan yang meninggal setelah ditahan selama 12 jam di Polres Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kesadaran Masyarakat Kota Palu Jaga Lingkungan Minim

Kesadaran Masyarakat Kota Palu Jaga Lingkungan Minim, buktinya masih saja ada sebagian warga yang buang sampah sembarangan.

Demonstrasi Berlangsung Ricuh Tuntut Tewasnya Tahanan Amis Ando

Demonstrasi Berlangsung Ricuh Atas Tewasnya Tahanan Amis Ando, mencoba protes menuntut keadilan atas tewasnya

Banjir Masih Sering Mengancam Sejumlah Wilayah Kabupaten Poso

Banjir Masih Sering Mengancam Sejumlah Wilayah Kabupaten Poso, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah

18 Wisata Bahari di Sulawesi Tenggara yang Wajib Kamu Kunjungi

Sedang mencari referensi wisata bahari di Sulawesi Tenggara? Wisata bahari selalu menjadi tujuan favorit para wisatawan karena pesonanya

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;