Selain Diisukan Meminta Setoran Tambang Ilegal, Wabup Parigi Moutong Diduga Juga Miliki Tiga Blok Tambang

Ket Foto: Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid saat meninjau lokasi tambang di Desa kayuboko
Ket Foto: Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid saat meninjau lokasi tambang di Desa kayuboko Source: (Foto/Abdul Main/gemasulawesi)

Parigi moutong, gemasulawesi – Bukan hanya isu berkaitan fee sepuluh persen, Wakil Bupati Parigi moutong, Abdul Sahid juga diduga meminta setoran dari tambang ilegal.

Tidak sampai disitu, Wabup Parigi moutong juga disebut sebut memiliki tiga blok yang menjadi miliknya dan saat ini dikelola oleh salah satu orang kepercayaannya.

Berdasarkan penelusuran media ini, informasi berkaitan dengan permintaan sejumlah dana tersebut bocor dari salah seorang pelaku tambang ilegal yang ada di Kabupaten Parigi moutong.

Menurut keterangan dari sumber tertutup gemasulawesi, Wabup Parigi moutong melalui orang kepercayaannya meminta setoran 20 juta rupiah per dua minggu.

Baca Juga:
Dikonfirmasi Terkait Dugaan Permintaan Fee Sepuluh Persen Alasan Dibalik Pengumpulan DPA OPD, Wabup Parigi Moutong Memilih Bungkam

“Nama Bupati juga turut disebut katanya sih itu akan dibagi dua, dan kami tahu itu tidak benar. Wabup ini sangat berani membawa bawa nama Bupati. Tidak mungkin seorang bupati meminta 10 juta rupiah dan untuk apa?” terang sumber yang meminta namanya tidak dikorankan sambil tertawa kecil.

Sebaliknya kata dia, Bupati Parigi moutong, Erwin Burase berkomitmen untuk membantu petani yang ada di wilayah Parigi moutong dengan program percetakan sawah baru.

Tentu kata dia menjadi aneh jika disisi lain Bupati meminta-minta setoran tambang ilegal lebih tidak masuk akal lagi dengan nilai nominal sejumlah itu.

“Tidak masuk akal itu, saya saja yang hanya orang kecil tau itu tidak benar,” tuturnya.

Baca Juga:
Bukan Hanya Paket Konstruksi, Tender Jasa Konsultan Juga Disinyalir Terjadi Persekongkolan Tender

Penelusuran lain media ini, Wabup Parigi moutong, Abdul Sahid juga disebut-sebut sedang berjuang untuk melegalkan sejumlah Lokasi tambang yang ada di Parigi moutong.

Upaya tersebut terlihat dari acara diskusi yang dilaksanakan dengan tema tambang untuk kita? dan dari sejumlah diskusi dimana ia menyebut tidak ada dasar dan kewenangan Pemda untuk menutup tambang ilegal.

Langkah Wabup Parigi moutong, Abdul Sahid kontan mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak yang turut serta dalam diskusi.

Sumber lain media ini yang tidak ingin disebutkan namanya juga menyebutkan jika Wabup Parigi moutong, Abdul Sahid telah memobilisasi sejumlah alat berat pada titik tertentu lokasi pertambangan.

Baca Juga:
KPK Telusuri Dugaan Pemerasan dalam Pengurusan Izin TKA di Kemenaker

“Petani akan tersiksa dengan kepemimpinan model seperti dia, kita berencana akan melakukan audiens dengan Bupati Parigi moutong melaporkan persoalan ini. Biar clear kita petani saat ini merasa sangat terancam mata pencahariannya,” tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Parigi moutong Abdul Sahid yang coba dikonfirmasi via aplikasi WA, mengatakan saat ini sedang dalam perjalan menuju manado menghadiri suatu kegiatan.

“Mengenai pertanyaan ini, nanti saya tiba dari manado hari rabu kita ketemu, agar bisa saya jelaskan secara detail,” balasnya. (fan)

...

Artikel Terkait

wave

Dikonfirmasi Terkait Dugaan Permintaan Fee Sepuluh Persen Alasan Dibalik Pengumpulan DPA OPD, Wabup Parigi Moutong Memilih Bungkam

Wabup Parigi moutong minta DPA ke sejumlah OPD, diduga bertujuan untuk menghitung kisaran total nominal akan diterima dari fee 10 persen.

Petugas Lapas Parigi Gagalkan Penyelundupan Sabu dalam Botol Sampo

Petugas Lapas Parigi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu dan senjata tajam yang disamarkan dalam titipan botol sampo.

Polri Operasikan SPPG Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Wilayah

Polri luncurkan dan bangun ratusan SPPG untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan standar keamanan dan gizi ketat.

Telah Terjadi 147 Kasus, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Lakukan Langkah Penanggulangan Penyakit Malaria

Langkah penanggulangan penyakit malaria dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebab saat ini telah terjadi 147 kasus.

Polisi Tangkap Penjual Miras Oplosan yang Tewaskan Tiga Warga Kediri

Polres Kediri menangkap penjual miras oplosan penyebab tiga warga tewas. Pelaku meracik miras ilegal dan dijerat pasal berat.

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;