Beredar di Grup Whatsapp Kadis PUTR Sulsel Mengundurkan Diri

<p>Foto: Kadis PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin.</p>
Foto: Kadis PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin.

Gemasulawesi- Kadis PUTR Sulsel, Rudy Djamaluddin dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya, namun tidak dijelaskan alasannya.

Kabar Kadis PUTR Sulsel mengundurkan diri ini beredar luas di media sosial whatsapp tanggal 31 Agustus 2021.

Asisten III Pemerintah Provinsi Sulsel, Tautoto Tana Ranggina di grup whatsapp membagikan pesan:

Baca juga: Irjen Polisi Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Kapolda Sulawesi Tengah

“Assalamualaikum wr wb. Disampaikan kepada seluruh teman-teman Dinas PUTR, khususnya Bidang Ciptakarya, bahwa mulai hari ini tanggal 31 Agustus 2021 Kepala Dinas PUTR Provinsi Sulsel Bapak Prof Rudy Djamaluddin. M.Eng, telah mengundurkan diri sebagai kadis PUTR . Hal tersebut disampaikan tadi sore pukul 16.30 Wita, pada ruang rapat dinas bersama sekretaris dan para kepala Bidang.”

Baca: Remaja Pelaku Pembunuhan di Barru Diancam 15 Tahun Penjara

“Insya Allah dalam waktu dekat Bapak Plt Gubernur akan menunjuk Plt Kepala Dinas PUTR, sebagai pelaksana tugas Kadis PUTR.”

Pesan ini sendiri sudah dibagi berkali-kali.

Baca juga: Insentif Belum Cair, Banyak Tenaga Kesehatan Undur Diri

Rudy Djamaluddin sampaikan pengunduran diri dihadapan bawahannya

Sebelum mengundurkan diri, Rudy disebut-sebut mengumpulkan sekretaris dan semua kepala bidang di Dinas PUTR sambil menyampaikan pengunduran dirinya.

Baca juga: Berikut Cara Terhindar Penipuan Lewat Whatsapp

Baca juga: 

Tentang kabar pengunduran diri Kepala Dinas PUTR ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Imran Jausi mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu. Belum ada masuk suratnya,” ungkap Imran.

Baca juga: Parimo Lelang Jabatan Tinggi Pratama di Sembilan Perangkat Daerah

Baca juga: Aparat Kepolisian Amankan 88 Kilogram Sabu dari Sindikat di Makassar

Rektor Universitas Hasanudin, Prof Dwia Ariestina Pulubuhu sudah meminta Rudy untuk kembali mengajar setelah terjadi mutasi di lingkungan pejabat Sulsel. Yang mana Rudy dimutasi menjadi Staf Ahli bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sebelum menjadi birokrat di pemerintahan, Rudy adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Hasanudin. Ia dilantik menjadi Kepala Dinas PUTR pada 8 Januari 2020 oleh Gubernur non aktif Nurdin Abdullah. (****)

Baca juga: 30 ASN Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Parigi Moutong

Baca juga: Kepala Staf Presiden Moeldoko Segera Laporkan ICW ke Kepolisian

...

Artikel Terkait

wave

Diduga Main Tambang Ilegal, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas

Disdikbud Parimo panggil oknum Kepsek diduga main tambang ilegal Ibrahim Kulas untuk diminta klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan media.

Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah

Presiden Joko Widodo menyetujui usulan kenaikan fiskal dari Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura saat melakukan dialog langsung di Istana Negara

Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang Ilegal

Wakil rakyat dorong Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM sikapi Kepsek diduga main tambang, mengabaikan tugasnya.

Irjen Polisi Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Kapolda Sulawesi Tengah

Kapolri memimpin serah terima jabatan Kapolda Sulteng dari Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso kepada Irjen Polisi Rudy Sufahriadi.

Belanja Modal Tidak Tercantum Dalam Proyeksi APBD Parigi Moutong 2022

Belanja modal belum tercantum dalam proyeksi APBD Parimo tahun 2022, sesuai pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;