BPBD Parigi Moutong Buat Aplikasi Sibimo

<p>Foto: Sekretaris BPBD Parimo, Rivai.</p>
Foto: Sekretaris BPBD Parimo, Rivai.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Untuk menyatukan data kebencanaan BPBD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membuat aplikasi Sibimo atau Sistem Informasi Kebencanaan Daerah Parigi Moutong.

“Sibimo ini merupakan aplikasi tangguh bencana, yang berkonsep menyatukan data bencana dari seluruh stakeholder di Kabupaten Parigi Moutong,” ungkap Sekretaris BPBD Parigi Moutong, Rivai sebagai penginisiatif Aplikasi Sibimo usai menyampaikan materi sosialisasi, di kantor BPBD, Rabu 9 Juni 2021.

Dengan aplikasi Sibimo yang dibuat pihaknya, dapat menyebarluaskan informasi terkait mitigasi bencana, pasca dan darurat bencana kepada masyarakat, dengan konsep menyatukan data.

Kemudian, istimewanya dapat melakukan pengumpulan data dari stakeholder, yang berkecimpung dalam organisasi kebencanaan. Misalnya, Tagana, PMI, TNI, Polri, dan Pramuka.

Baca juga: Parigi Moutong Petakan Potensi Daerah Melalui Sistem Informasi

“Organisasi kebencanaan yang melakukan pendataan saat terjadi bencana, dapat memasukan dalam aplikasi terkait kerusakan dan korban terdampak bencana,” ujarnya.

Data-data dari organisasi kebencanaan itu, selanjutnya akan melalui proses validasi yang dilakukan pihaknya. Tujuannya untuk melahirkan data yang valit atau akurat, dan cepat.

“Jadi kami harapkan organisasi kebencanaan ini, jangan membagikan informasinya kekhalayak ramai dulu. Tetapi masukan dulu ke aplikasi Sibimo ini,” jelasnya.

Sebab, terkait dengan data kebencanaan di daerah, merupakan tugas dan tanggungjawab BPBD untuk mengeluarkan atau merilisnya. Sehingga, tidak terjadi lagi informasi yang simpang siur, terkait data.

Pihaknya juga akan melibatkan pihak pemerintah kecamatan, sebagai user agar dapat menginput data dengan versi mereka.

Keistimewaan lainnya, dengan aplikasi itu juga menginput data pekerjaan fisik pasca bencana, yang ditangani beberapa OPD terkait.

“Masyarakat jadi lebih mudah mengetahui berbagai informasi tentang penanganan pasca bencana, dan siapa yang menanganinya,” kata dia.

Bahkan, dapat mengantisipasi terjadinya tumpeng tindih penganggaran penanganan pasca bencana, mulai dari tingkat desa, kabupaten hingga provinsi. Sebab, sering terjadi keraguan saat proses penganggaran dilakukan.

“Aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah desa, untuk menangani persoalan abrasi pantai yang dapat dianggarkan oleh BPBD. Kadang lewat WhatsApp data yang diberikan tidak akurat,” tuturnya.

Targetnya tambah dia, aplikasi Sibimo akan di launching bulan depan berbasis website, dan kedepan akan dikembangkan berbasis android, agar aplikasinya dapat diunduh di play store.

Baca juga: Inovasi Daerah New Normal Parigi Moutong, Ini Kategorinya

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Satgas Evaluasi Ujian Sekolah Tatap Muka di Parigi Moutong

Satgas covid 19 evaluasi ujian sekolah tatap muka di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebelum keluarkan rekomendasi pembelajaran tatap muka.

Bertambah, Dua Pasien Covid 19 Meninggal di Parigi Moutong

Kembali dua pasien covid 19 meninggal di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Itu menambah daftar panjang total kematian menjadi 28 orang.

Alokasi 5850 Hektare Sawah Topang Upsus Pajala di Parigi Moutong

Kementerian Pertanian alokasikan sekitar 5850 hektare sawah topang Upsus Pajala di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2021.

Kajari Ancam Sanksi Pelanggar Aturan Jamsos Ketenagakerjaan di Parigi Moutong

Kajari keluarkan ancaman kepada pelanggar aturan Jaminan sosial atau Jamsos ketenagakerjaan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Polisi Tangkap Pemalsu Uang di Kota Palu

Resmob Polres Palu tangkap pemalsu uang di Kota Palu, Sulawesi Tengah, berinisial AB (36) warga di Jl Angkasa, Kelurahan Birobuli Utara

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;