Jadwal Rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 Berubah

<p>Foto: Kepala BKPSDM Parimo, Ahmad Saiful.</p>
Foto: Kepala BKPSDM Parimo, Ahmad Saiful.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2021 berubah. Penundaan penerimaan sambil menunggu aturan terbaru.

“Draf jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2021 telah ada. Namun, belum ditetapkan kementerian,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Parimo, Ahmad Syaiful, Senin 31 Mei 2021.

Ia mengatakan, adanya penundaan jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK dari Kementerian Menpan-RB dan KASN, karena beberapa perubahan.

Jadwal rekrutmen CPNS dan PPPK ini kata dia, bersifat tentatif. Bahkan, waktu permulaan penerimaan itu belum ada.

Baca juga: Penerimaan Honorer Parigi Moutong Tergantung Kebutuhan Daerah

“Kemungkinan pada pertemuan nasional bersama kementerian di Bali, akan menentukan jadwal perekrutan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, penerima CPNS dan PPPK terdapat 24 tahapan akan dilalui. Sementara, jadwal beredar itu hanya ada 13 tahapan.

Karena jadwal masih sebatas draf, maka kementrian telah menariknya kembali.

Kuota rekrutmen di Parigi Moutong sekitar 2500 pegawai. Baik CPNS dan PPPK, terbagi menjadi tenaga guru dan kesehatan.

Baca juga: Parimo Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi Kelautan dan Perikanan

Sebelumnya, KemenPAN RB tetapkan sekitar 2500 kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Sekitar empat hari lalu, kami menerima kuota penerimaan tahun 2021.  Baik itu untuk CPNS maupun PPPK, sesuai yang diusulkan sebelumnya,” ungkap Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful.

Baca juga: Rehab Bendung dan Irigasi Gumbasa Tahap II Target Rampung 2023

Menurut data, kuota penerimaan PPPK Parigi Moutong untuk tenaga guru dengan porsi besar. Dan sisanya untuk kesehatan.

Sehingga, untuk formasi tenaga guru seluruhnya direkrut melalui penerimaan PPPK Parigi Moutong. Total kuotanya adalah 2334 orang.

Baca juga: Pencarian Masita Hamzah di Perairan Banggai Berlanjut

Diantaranya, Sekolah Dasar (SD) sekitar 1200 kuota. Dan sisanya Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

“Kuota penerimaan CPNS 2021 adalah untuk tenaga kesehatan dan teknis,” tutupnya.

Baca juga: Sulawesi Tengah Dapat Kuota 97 PPPK Guru Madrasah Kemenag 2021

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

60 Hari, Target Parimo Selesaikan Temuan BPK

Dalam waktu 60 hari kedepan target Pemda Parimo selesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah.

Rehab Bendung dan Irigasi Gumbasa Tahap II Target Rampung 2023

Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu, rehab bendung dan irigasi Gumbasa target rampung 2023.

Gempa Magnitudo 5,1 Getarkan Toli-Toli

Gempa berkekuatan magnitudo 5,1 menggetarkan Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sabtu 29 Mei 2021, lokasi 1,07 LU, 120,02 BT

Polsek Palu Selatan Bekuk Dua Pelaku Curanmor

Sat Reskrim Polsek Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor Curanmor.

Polisi Selidiki Penemuan Mayat di Kampung Lere, Kota Palu

Polres Palu sementara menyelidiki penyebab kematian mayat ditemukan di Jalan cumi-cumi, Kelurahan Kampung Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;