Berita tolitoli, gemasulawesi– Gaji ASN molor di Tolitoli selama dua bulan, Pemda menyebutkan sejumlah alasan penyebabnya.
“Penyebabnya, belum adanya pengesahan APBD oleh DPRD setempat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Toli toli, Asrul Bantilan, di Toli toli, Sulawesi Tengah, Sabtu 13 Februari 2021.
Gaji ASN molor di Tolitoli. Mereka belum menerima gaji sejak Januari hingga Februari 2021.
Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu pengesahan APBD. Ini alasan gaji ASN molor di Tolitoli.
Namun, sambil menunggu, Pemda telah mengeluarkan Peraturan kepala daerah dan dikonsultasikan ke Pemrov Sulawesi Tengah.
Baca juga: Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jad
“Alasan keterlambatan pembayaran gaji lainnya adalah adanya perubahan sistem keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menjelaskan, saat ini ada perubahan aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Penggantian sistem juga jadi penyebab gaji ASN molor molor di Tolitoli.
Perubahan itu kata dia, mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah menginput setiap data ASN, agar sistem terintegrasi secara nasional dan pelaporan langsung ke pusat.
“Perubahan sistem juga berpengaruh pada perubahan regulasi pembayaran,” jelasnya.
Perubahan regulasi pembayaran sebabkan pembayaran gaji ASN di Toli toli, Sulawesi Tengah.
Pemda akan mengusahakan gaji ASN molor di Tolitoli, bisa dicairkan pekan depan jika Perkada sudah diasistensi.
Perkada akan menjadi dasar regulasi bagi Pemda Toli toli, Sulawesi Tengah, untuk segera mencairkan gaji ASN selama dua bulan, dengan nilai sekitar Rp 50 miliar.
Keluhan terhadap sistem SIPD juga dapat keluhan dari berbagai daerah. Diantaranya, dari Pemda Gianyar.
Gaji ASN di lingkungan Pemda Gianyar belum cair awal bulan tahun 2021. Tertundanya gaji lantaran sistem aplikasi yang baru digunakan, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), belum jalan.
Keluhan pembayaran gaji ASN molor di Tolitoli, Sulawesi Tengah, juga datang dari Pemda NTB. Sistem baru yang diterapkan pemerintah pusat ini dinilai belum sempurna, sehingga daerah masih sulit mengaplikasikannya secara menyeluruh.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nurdin Rahman menyatakan,SIPD ini benar-benar menyulitkan.
Terutama dalam sistem penatausahannya. Sebab aplikasi itu belum sampai mengatur secara detail bagaimana setiap anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran bisa dieksekusi.
Baca juga: Positif Covid 19 Tinggi, Jadi Alasan Pemkot Palu Wajibkan Rapid Tes
Laporan: Ahmad
