Berita parigi moutong, gemasulawesi– Disdikbud Kabupaten Parimo ancam ganti Kepala sekolah lambat lapor dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
“Kami akan mencatat hal itu. Bahkan, dirinya tidak segan-segan menganti Kepsek yang tidak mematuhi aturan yang telah ada,” ungkap Kepala Disdikbud Parimo, Adrudin Nur di ruang kerjanya, Selasa 5 Januari 2021.
Ia mengatakan, akan mengganti dengan Kepsek yang lebih memahami aturan dana BOS.
Apabila laporan penggunaan dana BOS tidak dilakukan sekolah. Maka, konsekuensi yang diterima tidak akan mendapatkan dana transfer Bos. Dan itu sudah diatur dalam ketentuan.
Baca juga: Lagi, Realisasi Dana BOS Parimo Lambat Lapor
“Laporan dana BOS berbasis online dan terhubung langsung dengan kementerian. Maka, kami di daerah tidak dapat mengetahui berapa sekolah sudah melaporkan dan yang belum melaporkan,” jelasnya.
Terkait itu, Disdikbud Parimo memberikan teguran kepada setiap manajemen sekolah dasar dan SMP. Pasalnya, realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Parimo lambat lapor.
“Terdapat beberapa sekolah yang belum melaporkan realisasi penggunaan dana BOS,” sebutnya.
Akibat dari lambatnya laporan realisasi dana BOS, transfer dana tahap berikutnya di beberapa sekolah mengalami kendala.
Pihak manajemen sekolah pada akhirnya mengeluhkan kondisi hambatan transfer dana BOS tahap lanjutan.
Baca juga: Aturan Baru Dana BOS 2020, Maksimal 50 Persen Gaji Guru
“Saya baru mengetahui adanya laporan realisasi dana BOS beberapa sekolah di Parimo lambat lapor,” tuturnya.
Ia mengatakan, kondisi itu akhirnya diketahui setelah manajemen sekolah sendiri yang melaporkan kendala transfer dana BOS.
Mereka mengeluhkan permasalahan itu melalui bidang teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo.
“Setelah bidang teknis menelusuri, diketahuilah penyebab tidak ditransfernya dana itu,” jelasnya.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo mengingatkan kepala sekolah baik jenjang SD dan SMP untuk mematuhi pelaporan realisasi dana Bos.
Sebaiknya, Kepsek untuk tidak bermasa bodoh dengan laporan BOS secara sistem online. Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan Kemendikbud terkait pelaporan bos. Sekolah wajib untuk melaporkan penggunaan dana tahap satu dan dua.
“Sistem saat ini, sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” tutupnya.
Baca juga: Total 17 Persen Sekolah Negeri Belum Masukkan LPJ Dana BOS
Laporan: Muhammad Rafii
