Komite II DPD RI Apresiasi Langkah Cepat Kementan Atasi PMK

<p>Ket Foto: Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen (Foto: Erick Tamalagi/Stafsus Kementan)</p>
Ket Foto: Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen (Foto: Erick Tamalagi/Stafsus Kementan)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen apresiasi Langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI), atasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Hal itu diungkapkan Lukky Semen saat memimpin Komite II DPD RI dalam pertemuan dengan Sekjen dan Eselon I Kementan TI di ruang Pola Kementan RI, Kamis 6 Oktober 2022.

“Kami memantau penanganan untuk atasi wabah PMK menggunakan vaksin yang dikirim langsung dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan). Kami pasti akan mengecek perkembangan dlam penanganannya di daerah,” ucap Lukky Semen.

Setelah dipastikan wabah PMK telah mencapai wilayah Sulawesi Tengah, Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan segera merespon dengan mengirimkan 9.000 vaksin pada 27 September 2022 dari total 20.000 vaksin yang dialokasikan.

Nasrullah selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatakan,.pihaknya berharap Pak Senator Lukky dapat membantu kami untuk memantau sejauh mana pelaksanaan vaksinasi di daerah. Kalaupun ternyata ada hewan yang perlu dimusnahkan karena PMK, pemerintah akan memberikan ganti rugi. Misalnya, 10 juta rupiah akan dikompensasikan untuk mengganti sapi.

Peternak yang hewannya terpaksau harus dimusnahkan harus memberi tahu perangkat desa setempat, dan kecamatan agar dapat dibuatkan surat keterangan.

Baca: DLH Kota Palu Bangun RTH Ciptakan Kota Hijau dan Bersih

“Pejabat di daerah akan memasukkan laporannya melalui aplikasi yang kami sediakan setelah validasi data dan uang ganti rugi akan langsung dikirimkan ke peternak,” terang Nasrullah.

Atas penjelasan tersebut, Lukky dan anggota Komite II DPD RI yang hadir menyambut baik langkah awal yang dilakukan Kementerian Pertanian RI.

Lukky mengatakan, Kementerian Pertanian bergerak cepat bukan hanya karena kasus PMK, tetapi juga karena program pemeliharaan ketahanan pangan yang dilaksanakan selama ini. DPD RI siap mensosialisasikan dan mendukung Kementan khususnya terkait dengan pengawasan program prioritas di daerah. (*/Ikh)

Baca: Warga Makassar Ditangkap Polisi, Curi Uang Nasabah Bank Sultra

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Warga Makassar Ditangkap Polisi, Curi Uang Nasabah Bank Sultra

Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat telah ditangkap polisi mapolres baubau, terkait percobaan curi uang nasabah Bank Sultra

DLH Kota Palu Bangun RTH Ciptakan Kota Hijau dan Bersih

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bangun ruang terbuka hijau (RTH), guna menciptakan kawasan hijau dan bersih

Bawaslu Sulteng Libatkan Masyarakat, Cegah Pelanggaran Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng), libatkan masyarakat bagian dari upaya cegah pelanggaran pemilu dengan

Kemenhub Turun Tangan Atasi Konflik di Pelabuhan Kendari

atasi terkait konflik permintaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Kantor KSOP Kelas II Pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara, agar diberikan

DPC Partai Demokrat Parigi Moutong Buka Pendaftaran Bacaleg

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat Kabupaten Parigi Moutong, resmi buka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) tingkat

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;