Terkait Hak Angket, Ganjar Pranowo Sebut Serahkan Mekanismenya ke DPR

Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Menyerahkan Mekanisme Hak Angket ke DPR
Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Menyerahkan Mekanisme Hak Angket ke DPR Source: Ket. Foto: Ganjar Pranowo Menyatakan Menyerahkan Mekanisme Hak Angket ke DPR

Politik, gemasulawesi – Mantan gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyatakan menyerahkan mekanisme hak angket ke DPR RI.

Menurut Ganjar Pranowo, anggota DPR mempunyai wewenang dalam menggunakan hak angket tersebut yang berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024.

Ganjar Pranowo menegaskan jika dia menempatkan dirinya bersama dengan wakilnya, Mahfud MD, sebagai pihak prinsipal yang tidak boleh terlibat atau melibatkana diri dalam urusan hak angket.

Baca Juga:
Terkait Jumlah Kursi untuk Golkar di Kabinet Baru, Airlangga Tegaskan Keberadaan Partai Akan Memperkuat Postur Pemerintahan

Ganjar Pranowo menerangkan jika dinamikanya akan berjalan terus-menerus, sehingga menurutnya lebih baik jika dinamika tersebut yang terjadi di parlemen.

“Hal ini dikarenakan kami bukan anggota parlemen,” katanya.

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan jika ada upaya penggembosan dalam menggulirkan hak angket yang dimaksud.

Baca Juga:
Duduki Peringkat Tertinggi, KPU Parepare Tetapkan Rekapitulasi Suara Partai Dimenangkan Golkar dan Rebut 5 Kursi DPRD

“Upaya penggembosan hak angket tersebut adalah bagian dari dinamika,” ucapnya.

Ganjar Pranowo menyatakan dia berharap aturan dan juga norma-norma dapat dijalankan dengan baik.

“Saya pribadi sebagai anggota partai, di dalamnya melakukan diskusi mengenai soal-soal yang seperti ini,” ujarnya.

Baca Juga:
Berikan Sinyal Positif, Airlangga Sebut Presiden Jokowi dengan Golkar Telah Sangat Dekat

Dia menerangkan jika hal tersebut dikarenakan dirinya pernah di tim angket sebelumnya.

Sebelumnya, diketahui jika Ganjar Pranowo dilaporkan oleh IPW atau Indonesia Police Watch ke KPK dengan dugaan penerimaan gratifikasi.

Setelah IPW membuat laporan ke KPK, sejumlah aktivis dari beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah dikabarkan menggelar aksi demo yang bertajuk ‘Selamatkan Bank Jateng’, yang dilakukan di depan kantor pusat Bank Jateng, di Semarang.

Baca Juga:
Belum Ada yang Memimpin Selama 3 Periode, Airlangga Hartarto Disebut Kandidat Terkuat Ketua Umum Golkar

Demo yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Jawa Tengah tersebut datang dengan membawa sejumlah atribut demo, seperti poster-poster yang bertuliskan “Bersihkan Bank Jateng dari Koruptor’dan ‘Selamatkan Dana Nasabah Bank Jateng’.

Didi Adi Saputro, yang merupakan koordinator aksi, mengatakan jika Bank Jateng adalah ladang korupsi untuk para pejabat.

“CSR juga tidak ada transparansi dan pembagian CSR juga tidak jelas mengarah kemana,” terangnya.

Baca Juga:
Salah Satunya untuk Membangun Kerja Sama, Pengamat Nilai Dukungan dari Pemimpin Dunia terhadap Prabowo Strategis

Didi menekankan jika pada kenyataannya, pejabat dan juga pegawai Bank Jateng tidak jujur.

Di tengah-tengah demonstrasi, Sekretaris Perusahaan Bank Jateng, Herry Nunggal, turun dan menemui para demonstran untuk menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih untuk perhatian masyarakat terhadap Bank Jateng. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Terkait Susunan Kabinet, Sekjen Gerindra Sebut Prabowo dan Gibran Belum Melakukan Pembahasan

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebutkan Prabowo dan Gibran belum melakukan pembahasan mengenai susunan kabinet.

Penayangan Grafik pada Sirekap Dihentikan, Gerindra Sambut Positif Keputusan KPU

Partai Gerindra menyambut positif keputusan KPU yang memilih untuk menghentikan penayangan grafik pada Sirekap.

Tentang Hak Angket Pemilu, Gerindra Sebut yang Dibutuhkan Masyarakat Adalah Lapangan Kerja

Menurut politikus Gerindra, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah lapangan pekerjaan dan bukan hak angket pemilu 2024.

Rencana Lanjutkan Kebijakan Jokowi, Prabowo Ungkap Proses Transisi Pemerintahan Akan Berjalan Secara Moderat

Prabowo Subianto menyebutkan jika proses transisi pemerintahan akan berjalan secara demokrat dan akan melanjutkan kebijakan Jokowi.

Terkait Program Makan Siang Gratis, Demokrat Yakin Dana BOS Tidak Akan Dikorbankan

Partai Demokrat meyakini jika dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah tidak akan dikorbankan untuk program makan siang gratis.

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;