Politik, gemasulawesi – Menurut Anies Baswedan, yang merupakan calon presiden nomor urut 1, proses pemilihan umum tahun 2024 belum sepenuhnya selesai meskipun pencoblosan telah selesai dilangsungkan.
Hal tersebut diketahui disampaikan Anies Baswedan sebagai tanggapan adanya wacana pembentukan koalisi besar yang nantinya membuat seluruh partai berada di pemerintahan ke depan.
Anies Baswedan menerangkan jika dia masih menunggu hasil pemilu sehingga semua proses selesai.
Baca Juga:
Usai Putusan MK, PKB Akui Pertimbangkan Banyak Aspek dalam Membahas Ambang Batas Parlemen
“Karena penghitungannya juga belum selesai,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan memastikan jika partai pengusung pasangan AMIN atau Anies Baswedan dan Cak Imin, yaitu PKS, PKB dan Nasdem masih sangat solid hingga sekarang.
Anies menambahkan jika ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tersebut juga akan mendorong adanya hak angket di DPR yang dilakukan dengan tujuan mengusut dugaan kecurangan pemilu tahun 2024.
Sebelumnya, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, mengungkapkan jika dia mendengar akan ada skenario agar nantinya semua partai akan berada di koalisi pemerintahan.
Sudirman Said yang juga merupakan mantan Menteri ESDM tersebut mengakui dia mengkhawatirkan isu tersebut dapat menurunkan makna dari demokrasi Indonesia.
Menurut Sudirman, telah ada isu jika seluruh partai dimasukkan ke dalam 1 koalisi yang besar, permanen dan juga jangka panjang.
“Tinggal 1 atau 2 partai politik yang akan ditinggalkan di luar,” ucapnya.
Sudirman menegaskan jika hal tersebut benar, maka akan menjadi itikad yang sangat buruk dan akan menghancurkan Indonesia ke dalam jurang demokrasi yang terdalam.
“Jika itu benar-benar terjadi, maka saya percaya jika Indonesia akan berada di dalam kondisi yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi,” terangnya.
Sudirman menerangkan jika itu termasuk ke dalam kategori unfixable.
“Untuk para penguasa sekarang ini, gaya politik dinasti dapat menjadi berkah, karena memberikan keleluasaan untuk melanjutkan kekuasaan,” paparnya.
Sudirman menekankan jika pelanggaran etika dan politik dinasti yang dibiarkan begitu saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia.
“Khususnya yang berkaitan dengan persoalan penegakan hukum,” jelasnya. (*/Mey)
