Pemerintah Rencanakan Buka 26.319 Formasi CASN Tahun 2024 demi Penguatan Aparatur Sipil Negara

Pemerintahan merencanakan untuk membuka 26.319 Formasi CASN Tahun 2024
Pemerintahan merencanakan untuk membuka 26.319 Formasi CASN Tahun 2024 Source: (Foto/X/ @BawasluGrobogan)

Nasional, gemasulawesi - Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan rencananya untuk membuka sebanyak 26.319 formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2024.

Keputusan ini telah melalui tahap persetujuan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB), yang menandakan komitmen serius dalam memperkuat jajaran aparatur sipil negara.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan pentingnya langkah ini dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu, 20 April 2024.

"Penyerahan formasi ini bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kami untuk terus mendukung prioritas pembangunan, termasuk di antaranya melalui penetapan kebutuhan akan CPNS dan PPPK di lingkungan Kementerian PUPR untuk tahun 2024," ungkap Abdullah Azwar Anas.

Baca Juga:
HORE! Lulusan Ma’had Aly Kini Punya Kesempatan yang Sama dengan Perguruan Tinggi untuk Ikut Seleksi CPNS pada Formasi Penyuluh Agama

Anas menyoroti peran strategis Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek monumental seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan keyakinan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, pihaknya mendukung penuh langkah ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor ini.

“Bahwa inisiatif tersebut sejalan dengan kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektivitas kerja, terutama dalam konteks persiapan dan pembangunan IKN yang menjadi proyek prioritas,” ujar Abdullah Azwar Anas.

Anas menekankan pentingnya berhasilnya usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR sebagai langkah krusial dalam menarik individu berkualitas dengan kompetensi dan dedikasi tinggi untuk mempercepat pembangunan nasional.

Baca Juga:
Modus Curang Remote Akses Ujian SKD CPNS Akibat Pemerintah Lalai

Oleh karena itu, dibutuhkanlah individu-individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis dalam bidangnya, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam akan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan terkena dampak dari pembangunan tersebut.

“Dalam konteks ini, keberhasilan usulan kebutuhan untuk formasi CASN di Kementerian PUPR menjadi sangat vital, karena akan menjadi faktor penentu dalam menarik individu-individu berpotensi yang memiliki visi yang sejalan dengan misi pembangunan nasional,”ujarnya.

Anas yakin bahwa dengan menarik individu berkualitas dan berkomitmen tinggi, pembangunan infrastruktur tidak hanya akan menjadi lebih efisien dan efektif, tetapi juga lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia.

...

Artikel Terkait

wave
HORE! Lulusan Ma’had Aly Kini Punya Kesempatan yang Sama dengan Perguruan Tinggi untuk Ikut Seleksi CPNS pada Formasi Penyuluh Agama

Menag dan Menteri PANRB sepakat bahwa lulusan Ma’had Aly berkesempatan ikut seleksi CPNS untuk formasi penyuluh agama.

BKN Diminta Benahi Sistem Keamanan IT Seleksi CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD dan Kemen PAN-RB diminta bersinergi dengan BSSN membenahi sistem keamanan IT seleksi CPNS.

Modus Curang Remote Akses Ujian SKD CPNS Akibat Pemerintah Lalai

Modus curang menggunakan aplikasi remote akses pada komputer peserta ujian SKD CPNS 2021 dinilai sebagai kelalaian pemerintah.

Kemenpan-RB DiMinta Mengulang Seluruh Seleksi CPNS 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diminta untuk mengulang pelaksanaan seleksi CPNS 2021.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;