93 Orang Terlibat Kasus Pungli, Dewas KPK Sebut Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan

Ket. Foto: Dewan Pengawas KPK Menyebutkan 93 Orang Pegawai KPK yang Terlibat Kasus Pungli Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan KPK (Foto/GMaps/Hendrik Marpaung)
Ket. Foto: Dewan Pengawas KPK Menyebutkan 93 Orang Pegawai KPK yang Terlibat Kasus Pungli Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan KPK (Foto/GMaps/Hendrik Marpaung) Source: (Foto/GMaps/Hendrik Marpaung)

Nasional, gemasulawesi – Saat dihubungi hari ini, tanggal 14 Januari 2024, anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, menyatakan jika ke-93 orang pegawai KPK yang diduga terlibat pungli di rutan KPK mulai dari pegawai hingga kepala rutan.

Syamsuddin Haris merinci jika 93 orang pegawai KPK yang dimaksud, seperti para koordinator atau komandan regu, para pegawai KPK, mantan kepala rutan dan juga kepala rutan, serta beberapa orang pegawai KPK yang lainnya dengan pangkat yang berbeda.

Syamsuddin Haris mengungkapkan Dewan Pengawas KPK akan melakukan sidang etik terhadap 93 orang pegawai KPK tersebut dalam waktu dekat.

Baca Juga:
Gratis untuk Kelompok Rentan, Vaksin Covid 19 Berbayar Telah Berlaku di Jakarta

“Namun, Dewan Pengawas KPK juga belum mendapatkan kepastian jadwal sidangnya,” katanya.

Syamsuddin membocorkan kemungkinan sidang etik tersebut akan dilakukan di bulan Januari ini.

Karena banyaknya pegawai yang harus menjalani sidang etik, Syamsuddin menyampaikan Dewan Pengawas KPK akan melakukan sidang secara berkaladengan membaginya menjadi 6 klaster.

Baca Juga:
Berbagai Keberhasilan Dicapai dalam Aktivitas Pengendalian Iklim, Menteri LHK Nyatakan Tidak Lepas dari Peran Masyarakat

“Untuk saat ini, Dewan Pengawas KPK sedang melakukan sidang untuk perkara etik yang lain,” jelasnya.

Laporan sebelumnya menyatakan pungli yang diterima oleh 93 orang pegawai KPK tersebut nilainya mencapai lebih dari 4 milyar rupiah.

Dan para pegawai KPK tersebut menerima jumlah uang yang bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Baca Juga:
Kereta Pandalungun Anjlok di Stasiun Tanggulangin Sidoarjo, KAI Sebut Jalur Tidak Dapat Dilalui Sementara Waktu

Di kesempatan terpisah, anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, mengungkapkan di Dewan Pengawas KPK mendalami etik dan bukan pidana meskipun unsur tersebut memang ada.

Kasus pungutan liar ini pertama kali disebutkan oleh Dewan Pengawas KPK ke publik.

Berdasarkan laporan, terdapat puluhan pegawai KPK yang menerima uang pungli yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah untuk rentang waktu Desember 2021 hingga Maret 2022.

Baca Juga:
Lanjutkan Kunker ke Brunei, Presiden Jokowi Paparkan Potensi Investasi di IKN pada Sejumlah Pengusaha

Petugas rutan KPK menerima uang pungli dari sejumlah tahanan KPK demi dapat menikmati fasilitas istimewa di rutan KPK dan menerima uangnya di rekening pihak ketiga.

Selanjutnya, pihak ketiga tersebut menyerahkan uangnya ke petugas rutan secara tunai. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sebut Telah Ada 13 Instansi yang Berwenang, Jaksa Agung Ungkap Lebih dari 70 Persen Kejahatan Ada di Laut

Dalam keterangannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan lebih dari 70% kejahatan terjadi di laut mengingat Indonesia memiliki perairan luas.

Selesai Kunjungan ke Vietnam, Presiden Jokowi Telah Tiba di Brunei Darussalam

Presiden Jokowi telah tiba di Brunei Darussalam dan akan melakukan sejumlah agenda, termasuk menghadiri pernikahan Pangeran Abdul Mateen.

Yaman Panas, Kemenlu Nyatakan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Pasukan AS dan Inggris terhadap Houthi

Dalam keterangan tertulisnya, Kemenlu RI menegaskan tidak ada WNI yang menjadi korban serangan AS dan Inggris di Yaman.

Suap Bupati Labuhanbatu, KPK Benarkan Pihak Swasta yang Jadi Penyuap Adalah Residivis

KPK dalam keterangannya membenarkan jika pihak swasta yang menyuap Bupati Labuhanbatu adalah residivis.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;