93 Orang Terlibat Kasus Pungli, Dewas KPK Sebut Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan

Ket. Foto: Dewan Pengawas KPK Menyebutkan 93 Orang Pegawai KPK yang Terlibat Kasus Pungli Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan KPK (Foto/GMaps/Hendrik Marpaung)
Ket. Foto: Dewan Pengawas KPK Menyebutkan 93 Orang Pegawai KPK yang Terlibat Kasus Pungli Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan KPK (Foto/GMaps/Hendrik Marpaung) Source: (Foto/GMaps/Hendrik Marpaung)

Nasional, gemasulawesi – Saat dihubungi hari ini, tanggal 14 Januari 2024, anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris, menyatakan jika ke-93 orang pegawai KPK yang diduga terlibat pungli di rutan KPK mulai dari pegawai hingga kepala rutan.

Syamsuddin Haris merinci jika 93 orang pegawai KPK yang dimaksud, seperti para koordinator atau komandan regu, para pegawai KPK, mantan kepala rutan dan juga kepala rutan, serta beberapa orang pegawai KPK yang lainnya dengan pangkat yang berbeda.

Syamsuddin Haris mengungkapkan Dewan Pengawas KPK akan melakukan sidang etik terhadap 93 orang pegawai KPK tersebut dalam waktu dekat.

Baca Juga:
Gratis untuk Kelompok Rentan, Vaksin Covid 19 Berbayar Telah Berlaku di Jakarta

“Namun, Dewan Pengawas KPK juga belum mendapatkan kepastian jadwal sidangnya,” katanya.

Syamsuddin membocorkan kemungkinan sidang etik tersebut akan dilakukan di bulan Januari ini.

Karena banyaknya pegawai yang harus menjalani sidang etik, Syamsuddin menyampaikan Dewan Pengawas KPK akan melakukan sidang secara berkaladengan membaginya menjadi 6 klaster.

Baca Juga:
Berbagai Keberhasilan Dicapai dalam Aktivitas Pengendalian Iklim, Menteri LHK Nyatakan Tidak Lepas dari Peran Masyarakat

“Untuk saat ini, Dewan Pengawas KPK sedang melakukan sidang untuk perkara etik yang lain,” jelasnya.

Laporan sebelumnya menyatakan pungli yang diterima oleh 93 orang pegawai KPK tersebut nilainya mencapai lebih dari 4 milyar rupiah.

Dan para pegawai KPK tersebut menerima jumlah uang yang bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Baca Juga:
Kereta Pandalungun Anjlok di Stasiun Tanggulangin Sidoarjo, KAI Sebut Jalur Tidak Dapat Dilalui Sementara Waktu

Di kesempatan terpisah, anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho, mengungkapkan di Dewan Pengawas KPK mendalami etik dan bukan pidana meskipun unsur tersebut memang ada.

Kasus pungutan liar ini pertama kali disebutkan oleh Dewan Pengawas KPK ke publik.

Berdasarkan laporan, terdapat puluhan pegawai KPK yang menerima uang pungli yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah untuk rentang waktu Desember 2021 hingga Maret 2022.

Baca Juga:
Lanjutkan Kunker ke Brunei, Presiden Jokowi Paparkan Potensi Investasi di IKN pada Sejumlah Pengusaha

Petugas rutan KPK menerima uang pungli dari sejumlah tahanan KPK demi dapat menikmati fasilitas istimewa di rutan KPK dan menerima uangnya di rekening pihak ketiga.

Selanjutnya, pihak ketiga tersebut menyerahkan uangnya ke petugas rutan secara tunai. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Sebut Telah Ada 13 Instansi yang Berwenang, Jaksa Agung Ungkap Lebih dari 70 Persen Kejahatan Ada di Laut

Dalam keterangannya, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan lebih dari 70% kejahatan terjadi di laut mengingat Indonesia memiliki perairan luas.

Selesai Kunjungan ke Vietnam, Presiden Jokowi Telah Tiba di Brunei Darussalam

Presiden Jokowi telah tiba di Brunei Darussalam dan akan melakukan sejumlah agenda, termasuk menghadiri pernikahan Pangeran Abdul Mateen.

Yaman Panas, Kemenlu Nyatakan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Pasukan AS dan Inggris terhadap Houthi

Dalam keterangan tertulisnya, Kemenlu RI menegaskan tidak ada WNI yang menjadi korban serangan AS dan Inggris di Yaman.

Suap Bupati Labuhanbatu, KPK Benarkan Pihak Swasta yang Jadi Penyuap Adalah Residivis

KPK dalam keterangannya membenarkan jika pihak swasta yang menyuap Bupati Labuhanbatu adalah residivis.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;