Politik, gemasulawesi – Ujang Komarudin, yang merupakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, menyampaikan analisisnya tentang penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ujang Komarudin, Prabowo Subianto mempunyai prerogatif untuk menentukan dan menyusun kabinet.
Ujang Komarudin menerangkan jika itu juga termasuk dengan manggandeng partai dari koalisi lawannya di pilpres tahun 2024.
Ujang menyatakan jika dia melihat proses utak-atik kabinet sedang berjalan dalam masa transisi ini.
“Partai-partai pendukung akan diprioritaskan dan baru akan dirangkul partai politik yang kalah atau yang menjadi lawan mereka di pilpres tahun 2024,” katanya.
Ujang juga tidak menampik jika akan ada politik balas budi, yang terutama dalam penentuan jatah untuk partai politik non-koalisi yang baru bergabung.
Baca Juga:
Sampaikan Terima Kasih kepada Pendukung, Mahfud MD Mendadak Sebut Dirinya Mantan Cawapres
Dia menegaskan jika semua itu akan berada di tangan Prabowo Subianto dikarenakan jabatan menteri murni adalah prerogatif dari presiden,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ujang menuturkan jika Prabowo Subianto seharusnya memperhatikan komposisi antara menteri yang berasal dari kalangan partai dan yang berasal dari profesional ahli.
“Kabinet yang ideal seharusnya mempunyai keseimbangan jumlah menteri dari profesional dan kalangan partai politik,” ucapnya.
Dia menambahkan dengan keunggulan jika jumlah menteri yang berasal dari kalangan profesional lebih banyak dan juga lebih dominan.
“Untuk porsi menterinya, sebaiknya 50% dari profesional dan 50% dari partai politik,” imbuhnya.
Dia melanjutkan jika bahkan akan lebih baik lagi jika 60% berasal dari kalangan profesional yang ahli di bidangnya masing-masing.
“Namun, semuanya tergantung kepada keputusan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” pungkasnya.
Ujang juga mengingatkan jika Prabowo Subianto juga harus memperhitungkan jasa dari tim pemenangannya yang dapat memberikan pengaruh pada penentuan komposisi kabinetnya nanti.
Ujang menjelaskan jika hal tersebut dikarenakan untuk dapat maju di pilpres membutuhkan dukungan dari partai koalisi yang mengusung pasangan capres dan cawapres.
Baca Juga:
Simulasi Program Makan Siang Gratis, Gibran Harap Dapat Berjalan dengan Lancar
“Sehingga untuk menentukan menteri di kabinet, biasanya, partai pengusung akan mempunyai jatahnya masing-masing,” tandasnya. (*/Mey)