Perkembangan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Diumumkan KPK Hari Ini

<p>Kasus Korupsi Gubernur Papua</p>
Kasus Korupsi Gubernur Papua

Nasional, gemasulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap mengeluarkan pengumuman perkembangan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hari ini, Rabu 11 Januari 2023.

Pagi ini, Lucas masih menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Militer Gato Sobroto, Jakarta Pusat.

Menurut KUHP, status hukum Lukas harus ditentukan dalam waktu 1 x 24 jam sejak penangkapannya.

BACA: KPK Cari Dito Mahendra usai Tiga Kali Mangkir Pemeriksaan Saksi Dugaan TPPU

Gubernur Papua Lukas Enembe diduga menerima suap dan imbalan dalam berbagai proyek di Papua.

LuKas ditangkap Selasa lalu di sebuah restoran di kawasan Abepura Jayapura.

“Jadi kita jadwalkan besok (hari ini), ya sore nanti mudah-mudahan karena itu penangkapan, menurut hukum acara pidana itu 1 x 24 jam kan,” kata Ali, Selasa 10 Januari 2023 malam.

BACA: Gubernur Papua Lukas Enembe Punya Kaki Tangan dengan Kasino di Singapura

“Jadi statusnya sama dengan orang yang ditangkap selama 1×24 jam,” ujarnya.

Ali masih belum bisa menjawab soal penahanan Lukas Enembe. 

Pasalnya, ditahan atau tidanya Lukas Enembe bergantung pada hasil pemeriksaan medis di RSPAD Gatot Soebroto.

BACA: Postingan Meme Anies Mengenakan Pakaian Adat Papua Beredar Luas

Informasi dihimpun, hiingga pagi ini, Gubernur Papua Lukas masih dirawat di rumah hsakit tentara RSPAD Gatot Soebroto.

“Lihat nanti kondisinya seperti apa,” ucap Ali menambahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menangkap tersangka dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, pihaknya menangkap Lukas Enembe, karena ada informasi yang menyatakan Gubernur Papua itu bermaksud meninggalkan tanah air.

BACA: Bupati Morut dan Wakilnya Diperiksa KPK Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor DPRD

“Mendapat informasi tersebut, maka kami menghubungi Wakapolda, Dansat Brimob dan Kabinda untuk membantu upaya penangkapan terhadap tersangka LE di Bandara Sentani karena yang bersangkutan akan keluar Jayapura dan upaya evakuasi tersangka ke Jakarta,” ujar Firli.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan LuKas Enembe yang menolak menjalani pemeriksaan di Jakarta dengan dalih sakit.

KPK sudah dua kali memanggil Lukas Enembe yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Kasus Korupsi Gubernur Papua.

BAACA: KPK Usut Tuntas Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang

Pemeriksaan pertama Lucas sebagai saksi di DPapua dibatalkan pada Senin (9/12) karena dikabarkan sakit.

Selain itu, KPK mengeluarkan panggilan kedua kepada Lucas untuk diperiksa pada Senin, 26 September 2022.

Tapi rekan Lukash menunjukkan perlawanan.

Karena dia sering absen dari panggilan. KPK bahkan menghubungi Lucas di rumahnya di Jayapura. Presiden KPK Firli Bahuri juga akan ke sana. (*Akir)

 

 

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Saat Semua Orang Tertidur Maluku Diguncang Gempa, Getarannya Terasa Sampai Australia

Maluku diguncang gempa saat semua orang sedang tertidur pada Selasa 10 Januari 2023. BMKG keluarkan siaga tsunami

Kondisi Desa Watuwei Pasca Gempa 7,5 Magnitudo di Maluku

Pasca gempa magnitudo 7,5 di Maluku Tenggara Barat mengakibatkan sejumlah desa di Maluku Barat rusak, salah satu desa

PT Pertamina Buka Lowongan Kerja Terbaru Tahun 2023

PT Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka kesempatan lowongan kerja untuk lulusan SMA/SMK semua jurusan

Erupsi Gunung Marapi, Kemenko PMK Minta Warga Tetap Tenang

Erupsi Gunung Marapi, Sumatra Barat yang terjadi pada Sabtu 7 Januari 2023 pukul 06.11 WIB, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

BNPB Minta Pembangunan Rumah Tahan Gempa Cianjur Dipercepat

pembangunan Rumah Banua Tadulako (Rumbako) dengan keunggulan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Cianjur agar dipercepat.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;