Kemenhub Buka Posko Angkutan Nataru Hingga 3 Januari

<p>Ket Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto/Kementerian Perhubungan)</p>
Ket Foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto/Kementerian Perhubungan)

Berita Nasional, gemasulawesi – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi buka Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022/2023 pada Senin 19 Desember 2022.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memperkirakan pergerakan orang dan kendaraan yang melintas di Nataru tahun 2022/2023 akan berbeda dengan tahun lalu.

“Menurut survey yang dilakukan, sekitar 16% yang akan mudik atau sekitar 44 juta orang,” ucap Budi saat pembukaan Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023, Senin 19 Desember 2022.

Budi mengungkapkan bahwa selama Nataru 2022/2023 akan lebih banyak didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor.

Baca: Kemenhub Lakukan Uji Coba KA Jalur Makassar-Parepare

Budi mengimbau semua pihak yang terlibat untuk mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan sepeda motor karena tidak aman.

Selain itu, Budi mengimbau semua pihak mengantisipasi pergerakan Nataru 2022/2023 karena tidak ada pembatasan mobilitas seperti saat libur Idul Fitri 2022.

“Dengan pertumbuhan Covid-19 saat ini yang cenderung meningkat dan Nataru juga bertepatan dengan libur sekolah, maka tren mobilitas yang tinggi perlu diatur dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman,” terang Budi.

Baca: Kemenhub Turun Tangan Atasi Konflik di Pelabuhan Kendari

Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub memastikan Posko Angkutan Nataru 2022/2023 dibuka hingga 3 Januari 2023. Ia memastikan kantor pos akan tutup pada 4 Januari 2023. Januari 2023.

“Salah satu tujuannya adalah untuk memantau dan mengontrol transportasi serta meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan di lapangan dan memberikan informasi terkini,” kata Hendro.

Hendro mengatakan, Kementerian Perhubungan tahun ini telah melakukan berbagai persiapan untuk membuka Posko Nataru.

Baca: Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojol

Di antaranya survei untuk memprediksi pergerakan masyarakat yang mudik hingga pemeriksaan keselamatan yang dilakukan untuk semua moda transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Komnas HAM Catat 257 Aduan Soal Pekerja Migran Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ratusan laporan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terkait laporannya

Upaya Mitigasi Bahaya Tsunami, BNPB Ajak Tanam Mangrove

Upaya mitigasi bahaya tsunami, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak berbagai pihak agar menanam mangrove

102 Ribu Personel Diterjunkan Amankan Natal dan Tahun Baru

Sebanyak 102 ribu personel dalam Operasi Lilin Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022-2023, operasi masional liburan akhir tahun

Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 Lampaui Target

Sandiaga Uno menyebutkan jumlah kunjungan turis, baik untuk wisatawan nusantara juga wisatawan mancanegara tahun 2022 telah melampaui target.

Kapolri Pastikan Wujudkan Rasa Aman Bagi Warga Jelang Nataru

Kapolri Jenderal Sigit Prabowo mengikuti rapat lintas sektoral pengamanan dan penjagaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;