Insentif Belum Cair, Banyak Tenaga Kesehatan Undur Diri

<p>Foto: Tenaga kesehatan menangani pandemi covid-19.</p>
Foto: Tenaga kesehatan menangani pandemi covid-19.

Berita nasional, gemasulawesiKetua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago menyebut banyak Tenaga kesehatan undur diri dan memilih profesi lain di tengah pandemi covid-19.

“Ini bukan hal biasa. Jadi jumlahnya banyak, tidak seperti biasa,” ungkapnya di Jakarta, Senin 19 Juli 2021.

Tenaga kesehatan undur diri karena beban kerja tidak sebanding dan insentif dari pemerintah tidak kunjung cair.

Baca juga: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima Insentif

Jadi, kebanyakan Tenaga kesehatan undur diri bukan PNS. Tidak punya ikatan dengan rumah sakit, misalnya relawan.

Insentif itu belum cair karena pemerintah belum membayar klaim tagihan dari rumah sakit. Pasalnya, klaim itulah nantinya digunakan untuk membayar gaji karyawan.

“Selama pandemi ini banyak klaim belum dibayar sama Kemenkes. Rumah sakit jadinya membayar ke karyawannya juga susah, kadang dicicil,” ujarnya.

Menanggapi banyaknya Tenaga kesehatan undur diri, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Daeng Faqih mengatakan, selama ini pihaknya belum menemukan kondisi serupa.

Baca juga: Tidak Daftar Ulang, 167 Mahasiswa Unand Disebut Mengundurkan Diri

Laporan persoalan insentif ke pemerintah 

Namun jika memang ada kejadian itu, bersangkutan harus segera melaporkan persoalan insentif itu ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

“Makanya saya kira bersangkutan kalau bisa memberikan laporan lebih konkrit, bukan hanya ke IDI. Kalau memang ada seperti itu mohon segera dilaporkan kalau bisa memang data-data yang konkrit,” sebut Dr. Daeng Faqih.

Pelaporan itu gunanya agar pihaknya dapat segera menyelesaikan permasalahan itu dan mendapatkan solusi. Mengingat saat ini masih dalam kondisi darurat.

“Ada kasus begini silakan, supaya kita bisa mengambil langkah-langkah mencari solusi, ini kira-kira karena apa dan solusinya seperti apa. Saya kira perlu disampaikan terutama kepada pemerintah, kepada Kemenkes,” ujarnya.

Tenaga kesehatan undur diri dan beralih profesi, bisa saja dimungkinkan terjadi pada relawan di rumah sakit. Pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut terkait kondisi itu di lapangan.

“Mungkin ini sekarang kan banyak relawan tambahan. Relawan itu bukan bekerja sesuai dengan sistem karyawan atau pegawai, mungkin ya mungkin yang disebut resign itu sudah selesai masa relawannya kemudian tidak dilanjut. Mungkin itu yang dianggap resign, saya kurang mengerti,” tutupnya. (***)

Baca juga: Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

...

Artikel Terkait

wave

Indonesia Bangun Kerjasama Perangi Penyelundupan Benih Bening Lobster

Pemerintah Indonesia membangun kerjasama perangi penyelundupan benih bening lobster membuka peluang kerja sama budidaya dengan Vietnam

Bangga, SBY Masuk Scene Film The Tomorrow War

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masuk scene Film The Tomorrow War, jadi kebanggaan tersendiri.

Jelang Idul Adha, Wapres Minta Masyarat Potong Kurban di RPH

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta masyarakat potong kurban di RPH. Dan tidak Shalat Idul Adha berjamaah di masjid maupun di lapangan.

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI mulai meneliti dokumen utang obligor dan debitur, Masing-masing tim meneliti persiapan dokumen.

Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Bukan Masalah Krusial

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyebut peningkatan Utang Luar Negeri Indonesia bukan hal krusial

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;