Nasional, gemasulawesi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menelusuri akar persoalan terkait terbatasnya pasokan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU non-pemerintah.
Upaya ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat atas sulitnya mendapatkan BBM di beberapa stasiun pengisian milik swasta belakangan ini.
Pemerintah ingin mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan gangguan distribusi tersebut agar bisa segera dicarikan solusi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, memberikan keterangan usai menghadiri peresmian Fase Feed Proyek LNG Abadi di Jakarta pada hari Kamis.
Baca Juga:
PLN Siagakan 130 Petugas untuk Pastikan Kelancaran Listrik di F1 Powerboat Danau Toba 2025
Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa SPBU milik swasta di Indonesia telah diberikan tambahan alokasi kuota impor BBM sebesar 10 persen.
Tambahan kuota tersebut menurutnya merupakan bentuk dukungan pemerintah agar kebutuhan energi tetap terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan.
Karena itu, pihak Kementerian ESDM memperkirakan bahwa dengan adanya tambahan kuota ini, seharusnya sudah cukup untuk menjawab kebutuhan BBM yang ada.
“Jadi, kami beranggapan bahwa penambahan ini sudah cukup,” katanya.
“Namun, jika masih ada kekurangan, kita perlu mengidentifikasi penyebabnya terlebih dahulu,” tambahnya lagi.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan bahwa kuota impor untuk SPBU swasta telah ditingkatkan sebesar 10 persen.
Ia menambahkan, jika masih terjadi kekurangan pasokan, konsumen dapat membeli BBM di SPBU Pertamina terdekat.
“Kuota untuk SPBU non-Pertamina sudah naik 10 persen, namun jika stok masih kurang, pembelian bisa dialihkan ke SPBU Pertamina terdekat,” ujarnya.
Baca Juga:
Bupati Pati Sudewo Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keinginannya untuk memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN di sektor migas, menyusul kelangkaan bahan bakar yang terjadi di beberapa SPBU swasta seperti Shell dan Vivo dalam beberapa hari terakhir.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap masalah pasokan BBM yang dialami oleh kedua perusahaan tersebut.
Bahlil menyatakan bahwa pengelolaan kebutuhan hidup rakyat harus berada di tangan negara, sehingga Pertamina akan diperkuat.
Pernyataan ini disampaikan saat dia memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.
Baca Juga:
Lanud Pattimura Bagikan 250 Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Ambon
Setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menjelaskan bahwa mereka membahas Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut terkait dengan peran Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan BBM nasional.
Meski demikian, Bahlil tidak menjelaskan alasan kelangkaan BBM di SPBU Shell dan Vivo.
Namun, perusahaan migas swasta sudah mendapat tambahan kuota impor sebesar 10 persen untuk tahun ini.
Baca Juga:
Eks Stafsus Menag Diperiksa KPK dalam Kasus Kuota Haji 2023–2024
"Saya ingin menyampaikan bahwa semua perusahaan swasta sudah mendapatkan kuota impor sama dengan tahun 2024, ditambah 10 persen," ujar Bahlil.
Karena itu, dia menegaskan pentingnya memperkuat Pertamina di tengah kondisi kelangkaan BBM saat ini. (*/Zahra)
