Nasional, gemasulawesi - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan agar pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pesan tersebut disampaikan Tito saat rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Papua Pegunungan, membahas Program 3 Juta Rumah dan khususnya pembangunan 2.200 unit di Papua Pegunungan, yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/8).
Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Tito menjelaskan bahwa penunjukan Papua Pegunungan sebagai daerah prioritas dibanding wilayah Papua lainnya didasarkan pada data pemerintah, sekaligus demi menjunjung asas keadilan.
Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03 persen, serta memiliki backlog perumahan paling besar di kawasan Papua Raya.
Baca Juga:
Perum Bulog dan Koperasi Merah Putih Perkuat Distribusi Pangan Nasional hingga Daerah Terpencil
Atas dasar itu, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan 2.200 rumah di wilayah tersebut.
“Persentase tertinggi di Indonesia adalah Papua Pegunungan, yakni 30,03 persen. Selain itu, jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni juga paling banyak, atau yang biasa disebut backlog,” ujar Tito.
Tito menuturkan bahwa program pembangunan rumah ini menjadi bukti komitmen negara untuk hadir langsung di tengah masyarakat Papua Pegunungan.
Ia menekankan, kehadiran negara diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa hunian layak bagi warga yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Baca Juga:
Marak Aktivitas PETI, Kapolres dan Bupati Parigi Moutong Kompak Bungkam Saat Dikonfirmasi Wartawan
Menurutnya, wilayah tersebut termasuk daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, baik dari segi ekonomi, keamanan, maupun keterjangkauan harga material bangunan.
Mendagri menegaskan bahwa program pembangunan rumah ini harus dilaksanakan dengan kerja sama yang solid agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami juga banyak menerima masukan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
Ia mengakui, pembangunan di Papua Pegunungan bukan hal mudah karena adanya tantangan serius, mulai dari aspek keamanan hingga tingginya biaya logistik.
Meski begitu, di situlah pentingnya peran negara hadir.
Program ini juga merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjamin rakyat memiliki hunian yang layak.
“Program ini menjadi bukti negara benar-benar hadir, meskipun ada persoalan keamanan, biaya yang tinggi, maupun kemiskinan,” ucapnya.
Baca Juga:
Bupati Pati Sudewo Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
“Hal ini adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo, dan tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Mendagri,” tambahnya.
Maruarar menunjuk Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Azis Andriansyah, untuk memimpin aspek teknis pelaksanaan program tersebut.
Ia menegaskan, mutu pelaksanaan harus dijaga sebaik mungkin, karena program ini bukan semata membangun rumah, melainkan juga menghadirkan harapan baru dan memperbaiki kualitas hidup warga.
“Yang terpenting adalah tata kelolanya harus dijalankan dengan benar, itu inti pesannya,” ujarnya.
Baca Juga:
Hasto Kristiyanto Minta MK Revisi Ancaman Pidana Perintangan Penyidikan UU Tipikor
Sebagai kelanjutan, dilakukan rapat lanjutan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, bersama Azis Andriansyah.
Dalam pertemuan itu hadir perwakilan dari Kemendagri, Kantor Staf Presiden, serta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Agenda pembahasan meliputi koordinasi dengan pemda terkait, penyelesaian masalah lahan, penentuan tipe rumah yang akan dibangun, hingga besaran anggaran pembangunan. (*/Zahra)
