Danantara Indonesia Siap Mulai Investasi Strategis Setelah RKAP 2025 Disetujui Komisi XI DPR

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (depan kiri), bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menteri BUMN Erick Thohir.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (depan kiri), bersama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Menteri BUMN Erick Thohir. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pihaknya sudah siap memulai aktivitas investasi.

Investasi ini akan dilakukan di sejumlah sektor yang dianggap strategis dan menjadi prioritas bagi perkembangan nasional.

Rosan menekankan bahwa Danantara Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan aktif di berbagai bidang usaha penting.

Persiapan tersebut dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Indonesia untuk Tahun 2025 resmi disetujui.

Baca Juga:
Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Persetujuan ini diberikan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dengan adanya persetujuan tersebut, Danantara Indonesia dapat melanjutkan rencana investasi dan pengembangan usahanya sesuai target yang telah ditetapkan.

“Setelah melewati beberapa pertemuan sebelumnya, alhamdulillah Komisi XI telah memberikan persetujuan. Dengan demikian, ke depan kami dapat memulai kegiatan investasi,” ujar Rosan saat ditemui usai Rapat Tertutup dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI.

Dalam rapat tertutup dengan Komisi XI DPR, ia menjelaskan bahwa Danantara Indonesia memaparkan RKAP Tahun 2025 secara menyeluruh.

Baca Juga:
Mendagri Tegaskan Kenaikan PBB-NJOP Kewenangan Daerah, Ribuan Warga Pati Protes hingga Kebijakan Dicabut

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas persetujuan RKAP tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan alasan rapat dilakukan secara tertutup, yaitu karena banyak proyek yang dipresentasikan bisa memengaruhi portofolio investasi.

“Misalnya, di pasar modal hal ini dapat memengaruhi atau membentuk harga, dan jika disampaikan ke publik bisa menjadi pelanggaran,” ujarnya.

Selain itu, dalam RKAP Tahun 2025 juga disertakan proyeksi pendapatan dan laba Danantara Indonesia.

Baca Juga:
Gregorius Ronald Tannur Dapat Pengurangan Hukuman di HUT Ke-80 RI

Karena sifatnya masih berupa proyeksi, informasi ini tidak dapat dibagikan ke publik.

“Danantara menangani banyak hal berbentuk investasi. Jika dibuka ke publik, bisa menjadi alat spekulasi yang berisiko mengganggu keputusan bisnis mereka. Kami ingin aktivitas ini tetap profesional dan tidak dipengaruhi faktor eksternal,” ujar Misbakhun.

Sebelumnya, pada Juli 2025, Danantara Indonesia bersama Komisi XI DPR telah menggelar rapat perdana secara tertutup untuk menjaga stabilitas.

“Karena RKAP investasi Danantara berpotensi memicu spekulasi pasar, rapat ini kami desain tertutup,” jelas Misbakhun.

Baca Juga:
Pemerintah Naikkan Anggaran Sekolah Rakyat 2026, Perluas Fasilitas dan Tambah Ratusan Titik Baru

Dia menambahkan, koordinasi Danantara Indonesia di DPR terbagi antara Komisi VI dan Komisi XI. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Sahroni Klarifikasi, Remisi Bagi Setya Novanto Bukan Bentuk Pengampunan

Ahmad Sahroni menegaskan remisi Setya Novanto telah sesuai aturan hukum, berbeda dengan amnesti dan abolisi, serta bukan pengampunan.

Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM dan Perkuat Rantai Pasok Nasional

Pemerintah gelontorkan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, perkuat gizi masyarakat, dorong UMKM, dan buka peluang ekonomi.

Pemerintah Wajibkan UMKM Daftar di SAPA UMKM untuk Tingkatkan Layanan dan Daya Saing

Pemerintah siapkan aturan wajib daftar UMKM ke SAPA UMKM guna perbaikan layanan, pemetaan data, serta peningkatan daya saing.

Kemenkeu Tegaskan Hoaks Video Sri Mulyani, Pemerintah Fokuskan Rp757,8 Triliun untuk Pendidikan Berkualitas

Kemenkeu bantah hoaks video Sri Mulyani, sementara pemerintah siapkan Rp757,8 triliun anggaran pendidikan demi mutu guru dan pemerataan.

Semua Guru Kemenag Wajib Tersertifikasi dan Bergaji Minimal Rp2 Juta pada 2027

Wamenag menargetkan seluruh guru Kemenag tersertifikasi dan menerima gaji di atas Rp2 juta, mempercepat proses sertifikasi hingga dua tahun.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;