Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat

<p>Foto: Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat.</p>
Foto: Kemnaker Dorong Pembangunan BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat.

Gemasulawesi– Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendorong pembangunan BLK Komunitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Upaya ini dilakukan guna mendekatkan akses pelatihan vokasi untuk masyarakat setempat

“Setiap tahun kami memprioritaskan 25 BLK Komunitas dapat terbangun baik di Papua maupun Papua Barat,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Sabtu 4 September 2021.

Ida mengatakan, saat ini pihaknya telah menugaskan Tim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk berkoordinasi dengan stakeholders ketenagakerjaan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Kemnaker Tambah Jenis Jurusan Baru BLK

Hal itu kata dia, dilakukan Kemnaker untuk mendukung peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sesuai dengan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Salah satu langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah mentransformasikan BLK. Transformasi ini kami terapkan tidak hanya pada BLK UPTP Kemnaker seperti BLK Sorong, namun juga di BLK UPTD milik pemerintah daerah,” kata dia.

Dia menyebutkan, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program untuk mengimplementasikan instruksi presiden.

Baca: Rumah BUMN Dorong Transformasi Digital Bagi Pelaku Usaha di Parimo

Terkait hal ini, Staf Khusus Menaker, Caswiyono Rusydie menyampaikan pihaknya akan berdialog dan berkomunikasi secara intens dengan berbagai komunitas di Papua dan Papua Barat, termasuk komunitas adat dan agama.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan BLK Komunitas di kedua wilayah itu.

“Kemnaker akan berkolaborasi dengan komunitas agama dan adat di Papua dan Papua Barat, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Baca juga: Ini Empat Program Kemnaker Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemnaker siapkan program kerjasama dengan dunia industri

Selain meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan vokasi, Kemnaker akan menyiapkan program pendukung lainnya. Salah satunya dengan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri terkait penyerapan tenaga kerja.

“Seperti mengembangkan tenaga kerja mandiri, mengembangkan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, serta berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Jawab Kebutuhan Parimo

...

Artikel Terkait

wave

BNPB Catat Sepanjang Agustus 2021 Terjadi 155 Kejadian Bencana Alam

Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) catat 155 kejadian bencana alam sepanjang Agustus 2021 tersebar di berbagai provinsi di Tanah Air.

Kementrian Kelautan Optimalkan Legalitas Aset Pulau Terluar

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimal legalitas aset pulau terluar Indonesia, sebagai batas negara tapi juga merupakan zona ekonomi.

Menteri Sosial: Bantuan Sosial Bisa Diwariskan

Menteri Sosial Tri Rismaharini, menegaskan bantuan sosial tidak akan hilang jika penerima manfaat meninggal dunia, bisa diwariskan.

PT Angka Pura II Patok Tarif Antigen di Bandara Udara Soekarno-Hatta Rp85 Ribu

PT Angkasa Pura II menurunkan tarif antigen di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan lainnya dengan harga Rp85.000 per 2 September 2021.

Anggota DPR Effendi Simbolon: Jenderal Andika Perkasa Bakal Jadi Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut, Kepala staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;