Baru Terungkap! Pemerintah Akhirnya Akui Potongan Gaji Pekerja 3 Persen untuk Tapera Akan Dialihkan untuk Menutupi Defisit APBN

Pemerintah mengaku jika iuran Tapera yang diambil dari gaji pekerja akan digunakan untuk menutup defisit APBN.
Pemerintah mengaku jika iuran Tapera yang diambil dari gaji pekerja akan digunakan untuk menutup defisit APBN. Source: Foto/ilustrasi/Freepik

Nasional, gemasulawesi – Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengungkapkan bahwa iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3 persen dari masyarakat akan diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi yang aman, termasuk sukuk dan surat berharga negara (SBN).

Astera menjelaskan bahwa BP Tapera, sebagai operator investasi pemerintah, memiliki fleksibilitas untuk memilih berbagai instrumen investasi guna mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat.

"Dana pembiayaan untuk perumahan bisa diinvestasikan di berbagai tempat karena BP Tapera adalah operator investasi yang dijalankan oleh pemerintah. Dia menyatakan bahwa investasi dapat dilakukan dalam instrumen deposito perbankan, Surat Berharga Negara (SBN), termasuk sukuk, dan juga dalam bentuk investasi lain yang aman," ujar Astera.

Dengan diversifikasi investasi ini, BP Tapera diharapkan dapat memaksimalkan return yang diperoleh, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai lebih banyak program perumahan bagi masyarakat.

Baca Juga:
Liburan di Bali Berakhir Pahit, Turis Australia Digigit Monyet dan Harus Bayar Rp96 Juta untuk Suntikan Antirabies

"Harapannya, agar BP Tapera dapat menghasilkan return yang baik. Jika return tersebut tinggi, hal ini dapat digunakan untuk membiayai lebih banyak perumahan bagi masyarakat.," tambahnya.

Keputusan untuk menginvestasikan dana Tapera ke instrumen-instrumen seperti sukuk dan SBN diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan potensi return yang stabil.

Sukuk, sebagai salah satu instrumen keuangan berbasis syariah, menawarkan keuntungan yang kompetitif serta risiko yang lebih rendah dibandingkan investasi lain.

Sementara itu, SBN dikenal sebagai investasi yang aman dan dijamin oleh pemerintah, menjadikannya pilihan yang tepat untuk mengelola dana masyarakat.

Baca Juga:
Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkot Palu dan Aspeta Lakukan Kegiatan Penghijauan agar Lingkungan Semakin Asri

Pengelolaan dana Tapera yang optimal sangat penting mengingat program ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Dengan memanfaatkan instrumen investasi yang aman dan memberikan return yang baik, BP Tapera dapat memastikan keberlanjutan program ini serta meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa mendapatkan manfaatnya.

Selain itu, investasi dalam bentuk sukuk dan SBN juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung perkembangan pasar keuangan syariah dan memperkuat basis investor domestik di pasar surat berharga negara.

Dengan meningkatnya partisipasi BP Tapera dalam instrumen-instrumen ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan likuiditas dan stabilitas di pasar keuangan.

Baca Juga:
Memelas kepada Hakim, Syahrul Yasin Limpo Minta Rekeningnya yang Telah Diblokir KPK Dibuka Kembali, Alasannya Bikin Geleng-Geleng Kepala

Dalam jangka panjang, strategi investasi yang diterapkan oleh BP Tapera diharapkan tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi program perumahan rakyat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dalam instrumen keuangan pemerintah.

Hal ini akan membantu menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia.

Kementerian Keuangan akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja investasi BP Tapera untuk memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. (*/Shofia)

...

Artikel Terkait

wave
Potong Gaji Pekerja Sebanyak 3 Persen! Kemenkeu Janji Peserta Tapera Akan Mendapat Insentif Pajak dan Bantuan Administrasi

Banyak dikeluhkan masyarakat, Kementerian Keuangan berjanji akan memberikan insentif kepada para peserat Tapera.

Ungkap Penyesalannya Terkait Program Tapera yang Kini Tuai Pro dan Kontra, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Kenapa Harus Terburu-Buru

Begini kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait program Tapera yang belakangan ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Lautan Merah Hitam Padati Kawasan Patung Kuda Gambir! Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kebijakan Tapera, Ini 5 Tuntutan yang Disampaikan

Selain menolak Tapera, ribuan buruh yang menggelar demo di Istana Negara hari ini juga menuntut 4 hal lainnya, simak apa saja.

Singgung Temuan BPK Terkait Dana dari Ratusan Ribu Pensiunan yang Tidak Jelas, Rieke Diah Pitaloka Minta Kebijakan Tapera Dibatalkan

Rieke Diah Pitaloka menyinggung temuan BPK terkait dana dari ratusan ribu pensiunan yang tidak jelas, minta agar kebijakan Tapera dibatalkan

Beda Suara dengan Para Menteri Jokowi, Menparekraf Sandiaga Uno Justru Menolak Tapera bagi Pekerja, Begini Alasannya

Tanggapi polemik Tapera, begini kata Menparekraf Sandiaga Uno yang punya pandangan berbeda dengan para menteri Jokowi lainnya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;