Rp900 Miliar Realisasi Insentif Nakes 2021

<p>Foto: Illustrasi realisasi insentif Nakes.</p>
Foto: Illustrasi realisasi insentif Nakes.

Berita nasional, gemasulawesi– Kementerian Keuangan mengaku realisasi insentif Nakes baru mencapai Rp900 miliar atau 11,1 persen dari Rp8,1 miliar teranggarkan.

“Insentif Nakes di daerah juga masih mengalami kendala pembayarannya. Dari Rp 8,1 Triliun alokasi sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar dibayarkan atau 11,1 persen,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin 12 Juli 2021.

Bukan hanya realisasi insentif Nakes, serapan anggaran kesehatan lainnya di daerah pun terkendala. Dia merinci, penyerapan APD, suplemen, pengadaan makanan dan obat-obatan baru mencapai 10 persen dari pagu Rp10,7 triliun.

Baca juga: Normalisasi Sungai Parigi Moutong Opsi Penting Atasi Banjir

Begitu juga dengan anggaran vaksinasi Covid-19, dananya baru terserap Rp400 Miliar atau 5,8 persen dari Rp6,5 triliun.

“Ada anggaran Rp 1,1 triliun untuk PPKM kelurahan dan pos komandonya, baru terserap Rp 1 Miliar. Padahal stakeholder ini jadi kunci keberhasilan PPKM darurat di tingkat kelurahan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemda mengakselerasi sesuatu sudah dianggarkan. Bahkan pihaknya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membantu penyerapan anggaran, baik di pusat maupun daerah.

Baca juga: Pemerintah Tuntaskan Klaim Rumah Sakit Rp17,1 Triliun

Tingkat pusat, realisasi insentif Nakes pemerintah sudah Rp1,42 Triliun. Tunggakan insentif dan santunan Nakes tahun 2020 sebesar Rp4,65 triliun.

Hingga 9 Juli 2021, realisasi insentif Nakes untuk 375 ribu orang sudah Rp2,9 Triliun. Sementara santunan untuk 166 Nakes meninggal sudah mencapai Rp 49,8 miliar.

“Saya sudah cek bersama Pak Menkes, Nakes pusat itu sudah diselesaikan. Nakes daerah masih akan terus dilakukan beberapa,” tuturnya.

Baca juga: Gubernur Ingin Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Miliki IUP Tambang

Alasan tunggakan pencairan insentif Nakes

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengenai tunggakan pencairan insentif Nakes menangani Covid-19 untuk anggaran tahun 2020 lalu.

Tahun 2020 lalu, ada Rp 1,4 triliun insentif tenaga kesehatan belum dibayarkan. Namun anggaran telah direalisir tahun ini sebesar Rp 1,308 triliun.

Pemerintah memberikan tambahan insentif Nakes sebesar Rp 4,654 triliun di tahun 2020. Kini, realisasi anggaran insentif hampir terealisasi 100 persen, yakni sebesar Rp 4,65 triliun.

Jumlah itu terdiri atas insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 4,65 triliun dan santunan kematian Rp 53,8 miliar.

Realisasi insentif Nakes tunggakan tahun 2020, disebabkan perubahan teknis pencairan. Namun, hal itu sudah diperbaiki. (***)

Baca juga: Gubernur Beri Peran Bangun Daerah ke Perusda Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

PMI Sediakan Jasa Jemput-Antar Donor Plasma Konvalesen

Palang Merah Indonesia (PMI) meluncurkan layanan kemanusiaan, dengan menyediakan jasa jemput-antar donor plasma konvalesen secara gratis.

ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) nilai janggal penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementan Prediksi 10 Persen Penurunan Pemotongan Hewan Kurban

Tahun 2021, Kementan prediksi penurunan pemotongan hewan kurban, senilai 10 persen. Jika dibandingkan periode sebelumnya, akibat covid-19

PPK Diminta Awasi Penggunaan Kendaraan Dinas

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk mengawasi penggunaan Kendaraan Dinas (Randis) digunakan para pegawainya, di daerahnya.

IKM Diingatkan Perhatikan Kemasan Produk Dagangan

Industri Kecil dan Menengah diingatkan untuk mendesain kemasan produk dagangan, meningkatkan daya tarik konsumen peningkatan omzet penjualan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;