Nasional, gemasulawesi – Pada hari Minggu kemarin lusa, tanggal 12 November 2023, Megawati Soekarnoputri yang merupakan ketua umum PDI-P angkat bicara tentang putusan MK.
Dalam pidatonya itu, Megawati Soekarnoputri juga menyebutkan potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pemilu 2024.
Terkait hal ini, Kantor Staf Presiden saat dimintai tanggapannya menyatakan jika pemerintah akan bekerja sebagaimana mestinya selama pilpres 2024.
Baca: Rela Berkunjung ke Gus Mus Malam Hari, Mahfud MD Sebut Telah Sering Melakukannya
KSP juga menyebutkan jika pemerintah akan fokus memastikan pembangunan tetap berjalan.
Plt Dpeuti IV Kepala Staf Presiden, Wandy Tutoroong, kemudian mengajak semua pihak termasuk masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengawasi jalannya pemilu 2024.
“Masyarakat hingga media massa dapat ikut mencegah kecurangan dalam pemilu terjadi,” katanya.
Dalam pidatonya di hari Minggu tersebut, Megawati juga menyebutkan adanya manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.
Dia juga mengenang era Soeharto yang disebutkannya otoriter.
“Gunakan hak pilih Anda dengan hati nurani,” tegasnya.
Di sisi lain, salah satu cawapres, Mahfud MD, juga sempat mengungkapkan tentang narasi kecurangan pilpres 2024 meski tidak menyebutkanya secara gamblang.
“Itu tidak akan pernah memberikan berkah,” ujarnya.
Sementara itu, KPU RI melalui ketuanya, Hasyim Asy’ari, juga menanggapi pernyataan ketua umum PDI-P tersebut.
Dia menegaskan jika setiap indikasi pemilu akan ditangani sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
“Bawaslu sejatinya telah disiapkan untuk menerima laporan perihal hal yang dimaksud,” ucapnya.
Hasyim juga menegaskan jika pihaknya siap juga dilaporkan ke DKPP atau Bawaslu terkait indikasi kecurangan yang dimaksud.
Dalam pidatonya, Megawati mengakui dia prihatin dengan pusaran kasus di Mahkamah Konstitusi.
Namun, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) seolah seperti sebuah cahaya terang yang terjadi di tengah kegelapan demokrasi.
Keprihatinannya itu disebutkan Megawati dikarenakan MK semestinya menjadi pranata sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Megawati, MK juga adalah simbol perlawanan terhadap penguasa karena MK dibentuk untuk mewakili kehendak masyarakat setelah reformasi.
Lebih lanjut, dia menyatakan pemily merupakan momentum yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin terbaik yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia untuk ke depannya. (*/Mey)
