Internasional, gemasulawesi – Hamas membantah laporan yang menyatakan mereka berencana merelokasi biro politiknya dari Qatar ke Baghdad, Irak.
Izzat Al-Rishq, yang merupakan anggota biro politik Hamas, mengatakan jika tuduhan bahwa Hamas berencana meninggalkan Qatar menuju Irak tidak benar.
Hal tersebut disampaikan Izzat Al-Rishq pada tanggal 25 Juni 2024, di akun Telegramnya.
Diketahui jika sebelumnya diberitakan jika pemerintah Irak menyetujui pembukaan biro Hamas di Baghdad pada bulan Mei dan Iran ditugaskan untuk melindungi para pemimpin serta kantor Hamas.
Laporan itu menyampaikan bahwa langkah tersebut adalah untuk mengurangi tekanan dari Qatar dan Amerika Serikat untuk memperlihatkan fleksibilitas dalam negosiasi dengan penjajah Israel mengenai kesepakatan Jalur Gaza.
Pada tanggal 25 Juni 2024, dilaporkan jika Amerika Serikat telah memperingatkan pemerintah di wilayah tersebut agar tidak berurusan dengan Hamas.
Sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Baghdad yang semakin terlibat dalam upaya mediasi menyambut baik gagasan Hamas untuk mempertahankan kehadirannya di negara tersebut.
Tetapi, mereka juga menyatakan belum ada keputusan akhir dari para pemimpin Hamas mengenai kapan mereka akan pindah.
Menanggapi pertanyaan dalam briefing tentang rencana Hamas untuk pindah ke Irak, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan mereka telah menjelaskan kepada setiap pemerintah di kawasan bahwa tidak boleh ada lagi hubungan bisnis seperti biasa dengan Hamas.
“Dan itu berlaku untuk semua orang,” lanjutnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Mesir juga membantah bahwa sedang dilakukan pengaturan dengan AS untuk menyiapkan daftar nama pasien dan pelajar yang ingin meninggalkan Jalur Gaza.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zeid, menyampaikan bantahan tersebut dalam sebuah postingan di media sosial X, mengingat berlanjutnya penutupan penyeberangan Rafah sejak tentara penjajah Israel mengambil alih wilayah Palestina pada tanggal 7 Mei 2024.
Baca Juga:
Dituduh Membantu dan Bersekongkol dengan Hamas, Puluhan Warga Penjajah Israel Menggugat UNRWA
“Klaim yang beredar di media sosial tentang panggilan telepon antara menteri luar negeri AS dan Mesir tentang masalah tersebut sama sekali tidak berdasar,” tuturnya.
Dia menegaskan tidak ada kontrak yang terjadi dan tidak benar adanya pengaturan semacam ini. (*/Mey)