Inilah Fakta Kasus Korupsi Mantan PM Malaysia Muhyiddin

<p>Keterangan Foto: Mantan PM Malaysia Muhyidin,(Foto:/Twitter/@meimeichu)</p>
Keterangan Foto: Mantan PM Malaysia Muhyidin,(Foto:/Twitter/@meimeichu)

Internasional, gemasulawesi – Badan antikorupsi Malaysia akan mendakwa mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dengan beberapa tuduhan korupsi, sebuah langkah yang disebutnya sebagai penganiayaan politik.

Tuduhan itu datang hanya tiga bulan setelah Muhyiddin kalah dalam pemilihan umum yang diperjuangkan ketat oleh Anwar Ibrahim, dan kemungkinan akan meningkatkan ketegangan politik di Malaysia.

“Muhyuddin akan dikenakan dakwaan menggunakan undang-undang terkait penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang di Pengadilan Kuala Lumpur atas tindakan korupai proyek pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintahannya,” ungkap Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

Baca : Rusdy Mastura dan Anwar Hafid Berduet di Kegiatan Silaturahmi Temu Masyarakat dan Serap Aspirasi

Muhyiddin membantah semua tuduhan melakukan kesalahan dan menggambarkannya sebagai balas dendam politik yang kejam.

Dia sempat ditangkap pada Kamis sebelum dibebaskan dengan jaminan diketahui, dia akan menghadapi tujuh dakwaan pada hari Jumat.

“Saya menekankan bahwa saya tidak bersalah dan saya akan menghadapi semua dakwaan terhadap saya di pengadilan tindakan ini adalah persekusi politik karena mereka takut akan kekuatan Perikatan Nasional,” kata Muhyiddin.

Baca : Disdik Makassar Buka Lelang Jabatan Kepsek SMP dan SD

Tuduhan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin muncul ditengah persiapan pemilihan regional yang akan diadakan di enam negara bagian pada pertengahan tahun, dengan koalisinya diperkirakan akan menimbulkan tantangan kuat bagi aliansi Anwar.

Pada 2018, Najib Razak menghadapi beberapa tuduhan korupsi atas skandal korupsi bernilai miliaran dolar di dana negara 1MDB dan sejak itu dipenjara.

“Untuk mengatakan bahwa ada motif politik dibalik hal ini tidak benar,” kata Anwar.

Baca : Disdik Kabupaten Sigi Gelar Kelas Jarak Jauh Daerah Terpencil

Politik Malaysia telah berubah sejak Najib kalah dalam pemilihan pada tahun 2018, mengakhiri pemerintahan tanpa gangguan oleh partai UMNO yang telah memerintah selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan.

Anwar sendiri menjalani hukuman penjara karena korupsi dan sodomi sebelum dia menjadi perdana menteri, tuduhan yang dia tegaskan bermotif politik dan dirancang untuk menjauhkannya dari kekuasaan.

“Pemerintah Anwar bertujuan untuk melumpuhkan oposisi dengan tindakan keras tersebut,” kata Wan Saiful Wan Jan.

Baca : Terseret Arus, Anggota TNI Ditemukan Tewas di Pantai BauBau

Muhyiddin dan partainya telah menjalani penyelidikan korupsi sejak kalah dalam pemilihan nasional pada November dengan rekening bank partai dibekukan oleh badan anti-korupsi dan dua pemimpin didakwa melakukan penyuapan atas proyek ekonomi tersebut.

Pemerintahan Anwar tidak berkenan untuk menanggapi permintaan komentar.

“Saya tidak ikut campur dalam penyelidikan korupsi yang melibatkan Muhyiddin dan keputusan apa pun atas tuduhan akan dibuat oleh otoritas penegak hukum,” kata Anwar. (*/Siti)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Mantan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama Didakwa Penyalahgunaan Jabatan

Internasional, gemasulawesi &#8211; Jaksa Fiji akan mendakwa mantan perdana menteri Frank Bainimarama dengan penyalahgunaan jabatan, kata jaksa penuntut utama negara itu, sehari setelah dia mengundurkan diri dari parlemen negara Pasifik itu dan berminggu-minggu setelah dia diskors dari majelis karena hasutan. Dakwaan itu terkait dengan pengaduan ke polisi yang dibuat oleh Universitas Pasifik Selatan pada Juli [&hellip;]

TikTok Meluncurkan Perlindungan Keamanan Bagi Penggunanya di Eropa

Internasional, gemasulawesi &#8211; TikTok telah mengumumkan rencanya untuk melakukan perlindungan data pribadi bagi penggunanya di seluruh Eropa. Rancangan program yang diberi nama sebagai Project Clover yaitu melibatkan data pengguna yang akan disimpan di server yang ada di Irlandia dan Norwegia dengan biaya tahunan yang akan dikeluarkan mencapai 1,1 miliar Euro. “Kami akan menyimpan data di [&hellip;]

Mitch McConnell Pemimpin Senat AS Dirawat setelah Jatuh di Washington DC

Internasional, gemasulawesi &#8211; Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell dibawa ke rumah sakit di Washington DC setelah dia tersandung dan jatuh di sebuah hotel. Pada tahun 2019, McConnell, yang berusia 81 tahun dan selamat dari polio masa kecil, tersandung dan jatuh di rumahnya di Kentucky dan menderita patah tulang bahu. &#8220;Malam ini, Pemimpin McConnell [&hellip;]

Penangkapan Pelaku Terorisme Sushi di Jepang

Internasional, gemasulawesi &#8211; Polisi di Jepang telah melakukan beberapa penangkapan setelah industri sushi berputar bernilai miliaran dolar di negara itu diguncang oleh serentetan terorisme sushi, termasuk kasus di mana seorang pelanggan menyeka air liur pada makanan yang ditujukan untuk pengunjung lain. Kantor berita Kyodo melaporkan pada hari Kamis bahwa tiga orang semua bagian dari kelompok [&hellip;]

Otoritas Bandara Chili Menggagalkan Pencurian Senilai 32,5 Juta Dollar

Internasional, gemasulawesi &#8211; Pencurian jutaan dolar yang digagalkan di bandara terbesar Chili telah menewaskan dua orang dan menyoroti kekhawatiran meningkatnya kejahatan di negara Andes. Rekaman yang beredar secara luas di media sosial menggambarkan baku tembak antara perampok dan pejabat dari badan penerbangan DGAC Chile pada maskapai penerbangan Latam Airlines di bandara internasional Arturo Merino Benítez [&hellip;]

Berita Terkini

wave

Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop ASN, Fokus Penyusunan Angka Kredit, E-Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai

Workshop Disdikbud Parigi Moutong mengedukasi ASN dan guru tentang penyusunan angka kredit, penilaian E-Kinerja, dan penerapan disiplin.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;