Internasional, gemasulawesi – Anggota parlemen Kanada telah menuntut eksekutif Google muncul di hadapan komite parlemen untuk bersaksi setelah mesin pencari mulai menghapus tautan ke artikel berita untuk beberapa orang Kanada sebagai tanggapan atas undang-undang yang diusulkan untuk membuat platform membayar untuk menerbitkan ulang konten berita.
Pekan lalu, Google mulai memblokir tautan ke berita, baik melalui hasil pencarian dan fitur “temukan” untuk hampir 4% populasi, tes yang menurut perusahaan akan berlangsung selama lima minggu.
Perusahaan membingkai pemblokiran itu sebagai serangkaian “tes” yang dimaksudkan untuk lebih memahami implikasi dari RUU kontroversial tersebut.
Baca : WHO Isyaratkan Darurat Kesehatan Berakhir di Tahun 2022
“Ini benar-benar mengangetkan Google telah melakukan tindakan akses informasi dengan menghapus data-data yang seharusnya menjadi sumber informasi dan Google telah membatasi akses bagi jurnalis berkreasi untuk pekerjaan yang mereka lakukan,” kata perdana menteri Justin Trudeau.
“Saya pikir itu kesalahan yang sangat fatal , saya tahu jika masyarakat di Kanada menginginkan akses informasi dan juga para jurnalis juga perlu untuk diberikan akses.”
Undang-Undang Berita Online pemerintah federal, atau tagihan C-18, akan memaksa perusahaan induk Google dan Facebook Meta untuk menandatangani kesepakatan dengan berbagai penerbit berita Kanada untuk memberi kompensasi kepada mereka baik untuk menerbitkan ulang konten mereka dan untuk mengindeksnya.
Baca : Pemerintah Kanada Menuduh China Terlibat Dalam Pemilu Kanada
Google menyebut C-18 sebagai “pajak tautan” dan manajemen senior mengatakan RUU itu mendorong perdebatan tentang kompensasi ke “arah yang salah”.
Undang-Undang Berita Online pemerintah federal, atau RUU C-18, akan memaksa perusahaan induk Google dan Facebook Meta untuk menandatangani kesepakatan dengan berbagai penerbit berita Kanada untuk memberi kompensasi kepada mereka baik untuk menerbitkan ulang konten mereka dan untuk mengindeksnya.
Google menyebut C-18 sebagai “pajak tautan” dan manajemen senior mengatakan RUU itu mendorong perdebatan tentang kompensasi ke “arah yang salah”. (*/Siti)
Editor: Muhammad Azmi Mursalim
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
