Hukum, gemasulawesi - Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ternyata lebih kompleks dari dugaan awal.
Polda Metro Jaya mengungkap bahwa kasus ini tidak hanya terkait aktivitas judi online (judol) tetapi juga melibatkan dugaan gratifikasi.
Penyelidikan telah memeriksa puluhan saksi, termasuk mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini mencakup dua klaster besar.
Baca Juga:
Usut Kasus Pemerasan WNA Malaysia di DWP 2024, Dua Anggota Polisi Dipecat, Polri Ungkap Fakta Baru
Dalam klaster gratifikasi, ditemukan indikasi adanya hubungan antara pemberi dan penerima di lingkungan Kemenkomdigi.
"Ada dua klaster dalam kasus ini, yakni judi online dan gratifikasi. Klaster gratifikasi mencakup laporan pemberi dan penerima," ungkap Kombes Pol Ade Safri pada Rabu, 1 Januari 2025.
Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 32 saksi, di antaranya 21 orang merupakan pegawai aktif di Kemenkomdigi.
Salah satu saksi kunci adalah mantan Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, yang dimintai keterangan terkait perannya dalam struktur kementerian saat dugaan kasus terjadi.
"Sebanyak 32 saksi telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Kominfo, guna menggali informasi lebih lanjut," tambah Ade Safri.
Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Dari proses tersebut, sejumlah barang bukti elektronik berhasil diamankan dan akan digunakan untuk memperkuat proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami telah menyita barang bukti elektronik yang relevan dengan kasus ini untuk mendukung penyelidikan," jelasnya.
Baca Juga:
Pemkab Sigi Ajak Masyarakat untuk Tetap Menjaga Nilai-Nilai Spiritual dalam Menyambut Tahun Baru
Proses hukum masih terus berlanjut untuk mengungkap rangkaian dugaan tindak pidana ini.
Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan transparansi dan profesionalisme, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat di lembaga pemerintah demi mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan keterlibatan lebih dari 30 saksi dan dua klaster besar, kasus ini diharapkan segera mencapai titik terang.
Selain itu, dengan semakin intensifnya proses penyelidikan, diharapkan keadilan atas kasus ini segera dapat ditegakkan. (*/Shofia)
Disclaimer : Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda menemukan aktifitas melanggar hukum atau lainnya segera laporkan atau menghubungi kantor kepolisian terdekat.
