Ekonomi, Gemasulawesi – Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kekurangan dana, hal tersebut disampaikan oleh Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11).
Dia menambahkan, masalah muncul karena pembengkakan biaya untuk pembangunan proyek. Sebelumnya, pembengkakan berdasarkan perhitungan dan review BPKP per 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek tersebut hanya US$ 1,17 miliar atau Rp 17,64 triliun.
Namun dalam review BPKP terbaru yang diterbitkan pada 15 September 2022, pembengkakan biaya meningkat sebesar US$273,03 juta menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp15 ribu per dolar AS).
Baca: Harga Telur Ayam Ras Rp30.400/Kg, Mendag Zulkifli Hasan: Turun 3,18%
Agar masalah ini segera diselesaikan, pihaknya membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun.
“Artinya jika PMN diberikan secara maksimal di Desember ini, maka kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023,” tutupnya.
Selain dari tambahan dana PMN, pembengkakan dana ini nanti rencananya akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25% dan 75% penarikan pinjaman China Development Bank (CDB). Adapun 25% dari dana ekspansi ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun.
Jumlah ini akan dibayarkan 60% (Rp3,261triliun) oleh Indonesia dan 40% (Rp2,174 triliun) oleh pemerintah China. Sementara itu, 75% (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CBD.
“Dari Rp21,7 triliun ini diharapkan 25% akan dipenuhi ekuitas, 60% dipenuhi dari porsi Indonesia dan 40% China,” jelasnya. (*/GSA)
Baca: Genjot Perekonomian Daerah, Pemkot Palu Maksimalkan P3DN
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
