Inggris Buat Aturan Perdagangan Baru dengan Indonesia

<p>Foto: Illustrasi perdagangan Inggris Indonesia.</p>
Foto: Illustrasi perdagangan Inggris Indonesia.

Berita nasional, gemasulawesi– Inggris meluncurkan aturan perdagangan baru untuk negara lain termasuk Indonesia di dalamnya. Itu untuk mengangkat jutaan orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan.

“Sekarang Inggris adalah negara perdagangan independen, kami memiliki peluang besar untuk melakukan berbagai hal secara berbeda, mengambil pendekatan lebih liberal dan pro-perdagangan, mengarah pada pertumbuhan dan peluang,” ungkap Menteri Perdagangan Internasional Liz Truss, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 Juli 2021.

Aturan perdagangan baru itu, tercantum dalam Skema Perdagangan Negara Berkembang Inggris (DCTS).

Baca juga: Pemda Diminta Lakukan Pendataan Masyarakat Terdampak PPKM

Dan aturan itu akan berlaku bagi 70 negara telah memenuhi ketentuan seperti tarif lebih rendah. Serta persyaratan aturan lebih sederhana untuk negara-negara yang mengekspor ke Inggris.

Negara-negara itu memungkinkan untuk mendiversifikasi ekspor mereka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara perdagangan independen, saat ini Inggris dapat mengambil pendekatan lebih sederhana dan berbisnis dengan negara-negara berkembang. Sehingga membuat Aturan perdagangan baru.

Kedepan, skema baru ini akan memberikan peluang dengan birokrasi yang lebih sedikit bagi negara berkembang. Misalnya, dengan menyederhanakan persyaratan aturan asal barang atau mengurangi tarif impor.

Contoh kasus, penurunan tarif untuk berbagai produk seperti beras dari Pakistan dan sepatu olahraga dari Nigeria.

Baca juga: Pemprov Salur 11 Ton Beras Cadangan Pangan untuk Parigi Moutong

Keinginan Inggris promosi perdagangan bebas

Secara terpisah Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Rob Fenn mengatakan, skema DCTS ini menandakan keinginan Inggris untuk mempromosikan perdagangan bebas dan adil secara global, serta menunjukkan komitmennya kepada Indonesia.

Perdagangan bilateral antara Inggris dan Indonesia mencapai £3 miliar atau setara dengan Rp 59 triliun, dan investasi ke Indonesia adalah £7,1 miliar, setara Rp139 triliun pada tahun 2019.

“Menjadikan kami investor Eropa terbesar kedua di Indonesia, dan hal ini telah menciptakan 1 juta lapangan kerja di Indonesia. Fakta itu menunjukkan ada kesempatan untuk pertumbuhan,” ujarnya.

Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-52 Inggris, setidaknya menempati ranking 30 lebih rendah dari seharusnya bisa dicapai. (***)

Baca juga: Rendah, Serapan Dana Penanganan Covid 19 di Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

17 Triliun, Anggaran Pembelian Laptop Buatan Dalam Negeri

Memenuhi kebutuhan sektor pendidikan dengan kesiapan anggaran Rp17 triliun. Pemerintah meningkatkan pembelian laptop buatan dalam negeri.

Perdagangan RI &#8211; China Segera Tidak lagi Gunakan Dolar AS

Perdagangan RI - China segera tidak lagi menggunakan dollar AS, usai Bank Indonesia rampungkan seluruh persyaratan maupun teknis operasional.

Tinjau Gedung Bulog, Jokowi Cek Stok Beras

Tinjau gedung Bulog, Presiden Jokowi cek stok beras untuk kebutuhan beberapa program bantuan pemerintah, stok di Bulog 1,373 juta ton.

Pemda Diminta Lakukan Pendataan Masyarakat Terdampak PPKM

Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera lakukan pendataan masyarakat terdampak PPKM atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

PGN Optimalkan Gas Bumi Dorong Kawasan Ekonomi Baru

PGN optimalkan gas bumi, sebagai energi perantara menuju transisi energi, guna mendukung akselerasi investasi di kawasan ekonomi baru.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;