Imbas Pupuk Langka, Petani Tolai Sewakan Sawah

<p>Foto: Areal Persawahan di Parigi Moutong.</p>
Foto: Areal Persawahan di Parigi Moutong.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Imbas pupuk langka dan tingginya harga pestisida, memaksa petani Tolai sewakan sawah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Kami sudah tidak mampu lagi menggarap lahan persawahan,” ungkap salah seorang petani di Tolai, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, I Nyoman Muria, Selasa 16 Februari 2021.

Petani sudah tidak mampu bertani dengan biaya operasional yang tinggi. Sementara, di satu sisi hasil produksi menurun.

Ia mengatakan, terpaksa petani Tolai sewakan sawah ke pemilik modal agar persawahan tidak terbengkalai.

Baca juga: Sulawesi Terkini, Akibat Gagal Panen Produksi Petani Tolai Turun

“Beberapa tahun terakhir hasil panen tidak lagi sesuai harapan petani di wilayah ini,” tuturnya.

Terkadang dalam satu hektar kata dia, gabah yang dihasilkan mencapai lima ton, dengan kualitas yang cukup baik. Namun, saat ini petani hanya bisa menghasilkan satu ton gabah saja.

Salah satu penyebab petani Tolai sewakan sawah, karena tidak mampu lagi membeli obat-obatan padi. Sementara, tanaman padi sangat membutuhkannya.

“Kualitas beras menurun. Ini akibat penggunaan pestisida dan obat pengendali hama yang berlebihan sehingga tidak bisa terkontrol lagi,” jelasnya.

Sementara petani lainnya, I Komang Rilu berharap pemenuhan pupuk bagi petani di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bisa terpenuhi.

Sehingga, semula petani Tolai sewakan sawah bisa berbalik menggarapnya sendiri.

Untuk itu, pemerintah harus bisa menyesuaikan antara jadwal tanam dan pendistribusian pupuk kepada kelompok tani.

“Terkadang distribusi pupuk tidak sesuai harapan petani sendiri,” tegasnya.

Ia mengeluhkan, petani akhirnya membeli pupuk dengan harga yang cukup mahal. Pasalnya, setelah menggarap sawah lalu penyemaian dan menanam bibit. Namun, pupuk terlambat datang bahkan langka.

Terkadang kata dia, program pemerintah banyak yang tidak berjalan maksimal. Seperti kartu tani yang diberikan tidak sesuai dengan harapan.

Sebelumnya, Wabup H Badrun Nggai pernah menekankan agar penyaluran pupuk subsidi sesuai prosedur dan mekanisme kepada sekitar 67 ribu/ha sawah di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Dari distributor ke pengecer terus ke ketua kelompok tani lalu ke petani, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Dan mencari solusi ketersediaan pupuk subsidi bagi petani,” tegasnya.

Wabup juga menegaskan agar Dinas TPHP Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, secepatnya menerbitkan Surat Keputusan  (SK) untuk menjadi dasar distributor menyalurkan ke pengecer agar sampai ke petani.

Sehingga, masalah seperti petani Tolai sewakan sawah bisa dihindari.

Baca juga: Polisi Tangkap Dua Pengguna Narkoba di Tolai

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Jawab Kebutuhan Parimo

Direktur Politeknik KP Bitung sebut Akademi Komunitas Kelautan Perikanan jawaban atas kebutuhan perikanan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Distributor Parimo Pasarkan 200 Ton Beras Via Tol Laut

Distributor beras asal Desa Tolai Timur Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah, pasarkan ratusan ton beras via tol laut KM Kendhaga Nusantara 13.

Harga Bahan Pokok Terpantau Stabil Jelang Pergantian Tahun

Menjelang Natal dan tahun baru 2021 masehi, harga komoditi bahan pokok di Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah terpantau stabil.

Pelaku Pariwisata Wajib Terapkan Protokol CHSE

Kemenparekraf nilai pelaku pariwisata wajib terapkan protokol CHSE, sebagai kunci memulihkan pariwisata yang diguncang pandemi covid 19.

Bangun Bandar Udara di Parigi Moutong Butuh SK Penlok Menhub

Dinas perhubungan (Dishub) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menyebut pembangunan bandar udara membutuhkan SK Penetapan lokasi atau Penlok dari Menhub RI.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;