Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Jawab Kebutuhan Parimo

<p>Foto: Direktur Politeknik KP Bitung, Ir Adi Suseno MSi, saat rapat teknis perkuliahan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Pantai Lolaro, Tinombo, Parimo. Selasa 9 Februari 2021.</p>
Foto: Direktur Politeknik KP Bitung, Ir Adi Suseno MSi, saat rapat teknis perkuliahan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Pantai Lolaro, Tinombo, Parimo. Selasa 9 Februari 2021.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Direktur Politeknik KP Bitung, Ir Adi Suseno MSi menyebut, Akademi Komunitas Kelautan Perikanan merupakan jawaban atas kebutuhan perikanan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Parimo butuh perkembangan budidaya perikanan dengan cepat, akademi ini bisa jadi solusi,” ungkapnya, di Pantai Lolaro Tinombo, Selasa 9 Februari 2021.

Ia mengatakan, Akademi Komunitas Kelautan Perikanan membuka jurusan pertama yaitu Diploma satu jurusan Budidaya dan Pengolahan.

Jika nanti dibuka Diploma dua, maka perlu kembali melakukan komunikasi. Pasalnya, pengajuan jurusan serta mahasiswa Akademi Komunitas KP adalah Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Baca juga: Parimo Siapkan Panitia Penerimaan Calon Taruna Politeknik

“Kalau diiihat dari sisi fasilitas, kita tinggal jalan saja. Adapun, kekurangannya, sedikit demi sedikit bisa kita benahi bersama. Bulan Maret kita langsung jalan di lapangan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, sesuai petunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah Akademi Komunitas Kelautan Perikanan untuk zonasi Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Menurutnya, kesiapan Pemda Parimo sangat luar biasa baik dari segi penyiapan sarana maupun prasarana.

“Saya sangat senang melihat pola asrama untuk aktivitas kegiatan sehari-hari para Taruna Taruni nantinya,” tuturnya.

Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masa tempuh studinya tidak perlu lama.

Jika pendidikan ditempuh hanya satu tahun, maka 10 bulan berada di industri dan dua bulan untuk pengantar perkuliahan.

“Sehingga, percepatan untuk mendapatkan tenaga ahli di perusahaan tidak lama, karena langsung praktek di lapangan. Langsung rill bukan teori lagi,” sebutnya.

Makanya, zonasi perintisan Akademi Komunitas KP Parigi Moutong adalah awal dapat masuk ke level Politeknik.

Berkaitan dengan itu, ia berharap Pemda Parimo, Sulawesi Tengah dan Universitas terkait yang telah menjalin kerja sama, untuk saling mendukung antara satu sama lain. Hal itu untuk mempercepat kelengkapan Akademi Komunitas Kelautan Perikanan.

“Insya Allah kita akan undang juga Eselon I, mudah mudahan bapak Menteri sendiri yang hadir untuk menebar pertama kali di sini,” tutupnya.

Baca juga: Kerjasama Kementrian Kelautan, Parimo Bangun Politeknik

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Distributor Parimo Pasarkan 200 Ton Beras Via Tol Laut

Distributor beras asal Desa Tolai Timur Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah, pasarkan ratusan ton beras via tol laut KM Kendhaga Nusantara 13.

Harga Bahan Pokok Terpantau Stabil Jelang Pergantian Tahun

Menjelang Natal dan tahun baru 2021 masehi, harga komoditi bahan pokok di Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah terpantau stabil.

Pelaku Pariwisata Wajib Terapkan Protokol CHSE

Kemenparekraf nilai pelaku pariwisata wajib terapkan protokol CHSE, sebagai kunci memulihkan pariwisata yang diguncang pandemi covid 19.

Bangun Bandar Udara di Parigi Moutong Butuh SK Penlok Menhub

Dinas perhubungan (Dishub) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menyebut pembangunan bandar udara membutuhkan SK Penetapan lokasi atau Penlok dari Menhub RI.

Dishub Usul Pengembangan Pelabuhan Parigi Moutong

Dinas Perhubungan atau Dishub Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mendatang mengusulkan pengembangan pelabuhan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;