Dihadiri Seluruh PJ Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Richard A. Djanggola Ikuti Rakor di Kemendagri

Ket. Foto : PJ Bupati Parigi Moutong Richard A. Djanggola Hadiri Rakor Kepala Daerah di Kemendagri (Foto/Prokopim)

Parigi Moutong, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 30 Oktober 2023, Presiden Jokowi diketahui mengundang PJ Kepala Daerah seluruh Indonesia yang juga dihadiri oleh PJ Bupati Parigi Moutong, Richard A. Djanggola.

Sebelum mendapatkan pengarahan dari Presiden Jokowi, seluruh PJ Kepala Daerah seluruh Indonesia termasuk PJ Bupati Parigi Moutong Richard A. Djanggola sebelumnya mengikuti rapat koordinasi (rakor) peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik dan implementasi kebijakan nasional.

Diketahui jika PJ Bupati Parigi Moutong, Richard A. Djanggola mengikuti rakor tersebut di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca: Ikuti Arahan Jokowi di Istana Negara, Richard A. Djanggola Hadir dengan 193 PJ Kepala Daerah Seluruh Indonesia Lainnya

Rakor Kepala Daerah di Kemendagri tersebut dibuka langsung oleh Tito Karnavian yang merupakan Menteri Dalam Negeri dan bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri.

Saat membuka rakor, Tito Karnavian mengatakan jika berdasarkan regulasi UU tentang Pilkada No. 10 Tahun 2016, setiap kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum tahun 2024 maka dia harus digantikan dengan pejabat.

Tito Karnavian mengungkapkan alasan dilakukan hal tersebut adalah sebagai bentuk konsekuensi dari regulasi yang dimaksud.

Baca: Dispustaka Sulteng Bersama Kabupaten Parigi Moutong Gelar Bimtek Pemberkasan Arsip, Sekda Zulfinasran Sampaikan Hambatan Personalia Kearsipan

“ Bahwa penunjukan PJ Kepala Daerah di seluruh Indonesia adalah bentuk penugasan yang tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan di setiap daerah,” katanya.

Tito melanjutkan, jika UU No. 10 Tahun 2016 mencakup 2 hal dimana yang pertama merupakan tentang pihak yang memiliki atau diberikan kewenangan untuk menunjuk dan menugaskan PJ Kepala Daerah.

PJ Kepala Daerah tersebut akan ditugaskan untuk melakukan tugasnya hingga hasil Pilkada serentak tahun 2024 mendatang keluar.

Baca: Kejuaraan Balap Sepeda Makakata Open Turnamen Resmi Ditutup, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Mawardin Ucapkan Terima Kasih Wakili PJ Bupati Parimo

“ Yang kedua adalah yang diatur dalam Keppres tentang penunjukan PJ Gubernur, kewenangan untuk penunjukan PJ. Bupati dan juga PJ. Walikota adalah Mendagri,” ujarnya.

Tito melanjutkan jika kesemuanya itu adalah melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tito juga menyinggung 5 isu strategis yang harus menjadi perhatian PJ Kepala Daerah.

Baca: Upaya Urai Kemacetan, Dinas Perhubungan Parigi Moutong Berlakukan One Way Sejak Sabtu Kemarin

“ Pertama-tama, PJ Kepala Daerah diharapkan mampu menguatkan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” ucapnya.

Tito Karnavian mengakui dia mengharapkan agar kelima isu strategis agar menjadi dasar dari setiap tugas yang diemban oleh masing-masing PJ Kepala Daerah. (*/Mey)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di: Google News

 

 

Bagikan: