Tingkatkan Pendaftaran Merek UMKM Disperindag Sulteng Gelar Diseminasi dan Bimtek

<p>Keterangan Foto : Diseminasi dan bimbingan teknis yang diadakan Disperindag Sulteng, (Foto/Humas Pemprov Sulteng)</p>
Keterangan Foto : Diseminasi dan bimbingan teknis yang diadakan Disperindag Sulteng, (Foto/Humas Pemprov Sulteng)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng menyelenggarakan diseminasi dan bimbingan teknis yang bertujuan mengoptimalkan pendaftaran merek UMKM di Hotel Best Western Plus Coco Hotel pada Kamis 16 Maret 2023.

Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, mengatakan acara ini berlangsung selama dua hari dan mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan mereknya.

“Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 16-17 Maret 2023 bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Tengah dengan 50 peserta yang terdiri dari UMKM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah ,” kata Budi Argap Situngkir.

Baca : Kemenag Sulawesi Tengah Gelar Diseminasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Budi juga menjelaskan pentingya pendaftaran logo dan nama perusahaan agar memperoleh perlindungan.

Pendaftaran merek juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM ketika mereknya digunakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Ketika produk yang sangat menguntungkan yang diproduksi dengan nama terkenal disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan konsumen dan merusak nama baik produk dan perusahaan tersebut,”ucapnya.

Baca : Antrean Lama Sertifikat Merek IKM di Parigi Moutong

Ia juga menilai jika upaya pendaftaran merek UMKM adalah upaya luar biasa Pemprov Sulteng dalam memperkuat UMKM sebagai pelaksana perekonomian nasional.

Ia menyebutkan jika Sulawesi Tengah yang telah pulih dari pascabencana alam 2018 dan Covid-19, tidak menghalangai UMKM dalam berwirausaha, terutama dengan peningkatan produktivitas, kreativitas dan inovasi yang berdaya saing.

“Potensi peningkatan ekonomi UMKM di Sulteng saat luar biasa sehingga kami mendorong UMKM untuk melakukan pendaftaran Merk yang bisa melindungi produk mereka,” jelasnya.

Baca : IKM Diingatkan Perhatikan Kemasan Produk Dagangan

Richard Arnaldo Kepala Disperindag Sulteng, mengatakan Disperindag telah melakukan optimalisai belanja pemerintah untuk produk dalam negeri.

Hal tersebut memiliki tujuan utama untuk mendukung peranan pemerintah daerah dalam program gernas BBI/PDN dan BBWI bersama segenap pemangku kepentingan.

“Kegiatan ini melibatkan UMKM agar bisa mendaftarkan produknya serta dan memperoleh perlindungan hukum” tutur Richard. (*/Siti)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Raih Penghargaan UHC Wabup Parigi Moutong Badrun Nggai Berkomitmen Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Parimo

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi -Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) award dari Pihak BPJS Kesehatan bertempat Balai Sudirman Jakarta pada Selasa 15 Maret 2023. H.Badrun Nggai, SE selaku wakil bupati Parigi Moutong menyampaikan jika pemkab Parimo akan meningkatkan komitmen menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong. “Kami akan [&hellip;]

Culture Forum Hasan Bahasyuan Sebagai Usaha Pelestarian Karya Sang Maestro Seni Sulawesi Tengah

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Kegiatan Culture Forum Hasan Bahasyuan merupakan ide dari Bupati Parigi Moutong dalam memberi penghargaan terhadap karya hasan Bahasyuan dalam bentuk FGD selama 3 hari di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, pada hari Rabu 15 Maret 2023. Mohammad Taufan selaku ketua panitia penyelenggaran Culture Forum Hasan Bahasyuan mengatakan Kegiatan ini berlangsung [&hellip;]

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong Terima Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dari Kemensos RI

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Ir. Lewis selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parigi Moutong menerima bantuan Asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di Aula Mako Tagana Dinas Sosial Parigi pada Rabu 15 Maret 2023. Ir. Lewis menjelaskan jika bantuan diserahkan kepada penerima manfaat penyandang disabilitas berupa Bantuan Kebutuhan Dasar [&hellip;]

Pemda Parigi Moutong Gelar Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Sambutan untuk 12 Kecamatan

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengadakan bimbingan teknis penyusunan naskah sambutan bagi 12 kecamatan pada Rabu, 15 Maret 2023 di Aula Kantor Bupati Parigi Moutong.  Andarias Bala Kasubag Komunikasi Pimpinan Bagian Prokopim Setda Parigi Moutong mengatakan peserta dalam kegiatan ini sebanyak 50 peserta. “Peserta yang hadir sebanyak 50 orang, dimana [&hellip;]

Sekda Parimo Membuka Kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2023

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Pada Selasa, 14 Maret 2023 Kabupaten Parigi Moutong melakukan penilaian kinerja aksi percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati.  Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran Achmad. “Saya mengapresiasi Tim penillai Percepatan Penanganan Stunting se Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Parigi [&hellip;]

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;