Sekda Parimo Membuka Kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2023

<p>Keterangan Foto : Kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2023,(Foto/Sub.Dokumentasi Bagian Pimpinan Prokopim)</p>
Keterangan Foto : Kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Provinsi Sulteng Tahun 2023,(Foto/Sub.Dokumentasi Bagian Pimpinan Prokopim)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pada Selasa, 14 Maret 2023 Kabupaten Parigi Moutong melakukan penilaian kinerja aksi percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran Achmad.

“Saya mengapresiasi Tim penillai Percepatan Penanganan Stunting se Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Parigi Moutong,” kata Zulfinasran Achmad.

Baca : Parigi Moutong Gelar Pameran Aksi Penurunan Angka Stunting

Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam melaksanakan aksi konvergensi Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang memadai untuk menyusun dan memperbaharui kegiatan pendampingan pembinaan daerah yang lebih efektif.

“Saya juga memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting ini,” jelasnya.

Baca : Tahun 2022 Parigi Moutong Target Turunkan Kasus Stunting 9 Persen

Ia juga mengevaluasi kembali kinerja pemerintah kabupaten/kota yang telah dilaksanakan didaerah.

Selain itu, kemajuan dan kebutuhan kabupaten juga diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya konvergensi intervensi penurunan stunting didaerah.

“Saya berharap kegiatan ini mampu untuk memberikan kemajuan terhadap upaya penurunan angka stunting baik di Kabupaten Parigi Moutong maupun seluruh kabupaten di seluruh Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Baca : Pemerintah Indonesia Target Vaksinasi 100 Juta Dosis

Zulfinasran juga berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari seluruh pihak di Kabupaten Parigi Moutong maupun Sulawesi Tengah dan juga penurunan angka stunting sebagai output utama dalam kegiatan dapat segera tercapai.

Menurutnya evaluasi secara bertahap tentang stunting akan mampu menghasilkan solusi untuk menurunkan angka stunting.

Kegiatan ini juga di isi dengan kegiatan Stand Pameran bertempat di halaman Kantor Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong mulai dari tanggal 13 sampai 14 Juni 2023. (*/Siti)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Menyelenggarakan Workshop FOLU Net Sink 2030

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Workshop Net Sink 2030 (FOLU) pada hari Selasa 14 Maret 2023 di Hotel Best Western Plus Coco Palu.  Workshop tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 , dipimpin langsung oleh Istanto selaku Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. “Workshop [&hellip;]

Mendes PDTT Puji Durian Asal Poso, Sebut Sangat Manis dan Tebal

Poso, gemasulawesi &#8211; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) memberikan pujian kepada durian asal Desa Mayasari Kabupaten Poso. Mendes PDTT menilai jika durian yang dibawa khusus oleh Kepala Desa Mayasari tersebut sangat istimewa. “Durian asal Desa Mayasari Kabupaten Poso ini tebal banget, saya udah coba,” ungkap Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Karena [&hellip;]

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra Sulteng Meresmikan Rakornis Perpustakaan dan Kearsipan Se-Sulawesi Tengah 2023

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan Nasional Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Hotel Conference Estrella, Luwuk Selatan, diwakili oleh Rohani Mastura, Staf Ahli pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Selasa 14 Maret 2023 . Dalam sambutannya, Amirudin Tamoreka, Bupati Banggai, menyambut baik pejabat pemerintah provinsi [&hellip;]

Pemprov Sulawesi Tengah Raih Penghargaan UHC 2023 di Jakarta

Sulawesi Tengah,gemasulawesi &#8211; Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 pada Selasa, 14 Maret 2023. Wakil Presiden Ma&#8217;ruf Amin menyerahkan langsung penghargaan tentang Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia di Balai Sudirman Tebet. “Dalam konteks ini saya menekankan hal-hal berikut, pertama bahwa pemerintah daerah berperan lebih [&hellip;]

Ini Saran dari WALHI, Atasi Banjir di Kota Makassar

Sulawesi Selatan, gemasulawesi &#8211; Banjir di Kota Makassar sungguh memprihatinkan di mata Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Direktur WALHI Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin menyampaikan, Pemkot Makassar perlu meningkatkan luas area taman kota dan daerah resapan air. “Sebagai antisipasi dari tren iklim yang terus meningkat, yang juga memicu curah hujan yang lebih tinggi, “ tegasnya. [&hellip;]

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;