Ini Strategi Pemkot Palu Capai RTH 20 Persen Luas Wilayah, Bangun Taman Hingga Libatkan Wanita Tani

<p>Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido. (Foto: Humas Pemkot Palu)</p>
Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido. (Foto: Humas Pemkot Palu)

Palu, gemasulawesi – Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau atau RTH, 20 persen dari luas wilayah perkotaan harus masuk dalam RTH.

Olehnya, Pemerintah Kota Palu berencana mencapai target itu di Tahun 2023.

Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 itu, RTH Kota Palu saat ini baru mencapai 4,9 persen, karena semua lahan RTH harus milik Pemerintah Kota Palu.

Baca: Pemerintah Kembali Bangun 1.050 Hunian Penyintas Palu di Huntap Tondo 2

“Dalam Peraturan Menteri yang baru itu, 20 persen lahan RTH harus menjadi milik Pemerintah Kota Palu. Nah pada saat ini kami baru mempunyai 4,9 persen dari jumlah wilayah,” jelas Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido, Kamis 5 Januari 2023.

Adapun kata Reny A Lamadjido, langkah-langkah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini sudah menyusun rencana untuk mencapai target 20 persen wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut.

Yakni diwujudkan dengan membuat taman-taman di sejumlah titik Kota Palu.

Baca: Pemkot dan Polres Palu Dukung Penerapan Subsidi Tepat

Salah satu contohnya Taman Nasional Palu di Jl Hasanuddin, kemudian membuat taman-taman di sudut Kota Palu dan lain sebagainyanya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Palu juga melakukan peningkatan program ‘Pangan Lestari’.

Program ini memprioritaskan para kelompok wanita tani di wilayah perkotaan Kota Palu.

Baca: Program Pangan Lestari Bantu Wujudkan Pemenuhan RTH di Palu

Kemudian ada juga program Kampung Tangguh, di wilayah Kampung Tangguh ini akan dilakukan penanaman sayur mayur, rempah maupun buah-buahan.

Saat ini juga, katanya Pemerintah Kota Palu sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) supaya terfokus dalam memprioritaskan ruang terbuka hijau.

“Konsepnya bukan hanya ruang terbuka hijau tetapi kita juga membuat suatu sarana yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Wakil Wali Kota.

Baca: Pertamina dan Pemkot Palu Uji Coba Pembelian BBM Non Tunai

Selain program itu, Wali Kota Palu dan wakilnya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Palu untuk bergandengan tangan dengan Pemerintah Kota Palu dalam menyukseskan program-program yang direncanakan. (*/Akir)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BWSS Sulawesi Utara Alokasikan Anggaran Ratusan Miliar Untuk Danau Tondano dan Bendungan Lolak

BWSS Sulawesi Utara anggarkan miliaran rupiah untuk revitalisasi Danau Tondano dan kelanjutan pembangunan Bendungan Lolak.

Bupati Parigi Moutong Gelar Rapat Pimpinan Awal Tahun 2023

Pemerintah Daerah melalui Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, memimpin rapat terkait capaian program kerja OPD awal tahun 2023

Wakil Bupati Parigi Moutong Jadi Irup Upacara HAB ke 77

Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) pada peringatan HAB ke 77 dilokasi halaman Kantor

Pemerintah Kembali Bangun 1.050 Hunian Penyintas Palu di Huntap Tondo 2

Pemerintah kembali bangun 1.050 unit hunian penyintas Palu di Kawasan Huntap Tondo 2. Huntap Tondo 2 di wilayah Kecamatan Mantikulore,

Selama Tahun 2022 Ditemukan Puluhan Ribu Kasus Tuberculosis di Sulawesi Selatan

Kepala Dinas Tuberculosis Sulawesi Selatan, Andi Julia Junus sebut tahun 2022 ditemukan puluhan ribu kasus tuberculosis di Sulawesi Selatan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;