Parigi moutong, gemasulawesi.com– Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto meminta kepada Pemda untuk menginstruksikan Satgas Covid19 Parigi Moutong bersiaga di beberapa titik pantau.
“Hal itu untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terkait penyebaran virus covid19,” ungkapnya via pesan whatsapp, Selasa 24 Maret 2020.
Beberapa titik yang dapat menjadi titik pantauan adalah jalan masuk perbatasan Maleali, Jalur Kebun Kopi Toboli, Jalur Kasimbar – Tambu, Jalur mensung – pasir putih dan Perbatasan molosifat.
Selain permintaan pantau siaga di beberapa titik, pihaknya juga meminta Satgas Covid19 Parigi Moutong mensosialisasikan kepada seluruh warga Parigi Moutong untuk tidak bepergian dan tetap berada dalam rumah.
Kemudian, melarang semua kegiatan-kegiatan bersifat massal baik pesta pernikahan dan sebagainya dan menghimbau warga untuk tidak terlalu panik dalam menghadapi virus Covid19 serta tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.
“Sebaiknya Pemda menunda pelaksanaan Pilkades pada tahun 2020,” pintanya.
Selanjutnya, setiap OPD menganggarkan pengadaan Masker dan Hand Sanitizer setiap ruangan hadapi virus covid19. Setiap Bagian memiliki alat pengukur suhu badan dan melatih karyawan untuk memahami penggunaannya. Meminta pemda untuk menganggarkan pengadaan Masker secara gratis kepada warga.
Berikutnya, setiap rumah makan dan fasilitas umum baik pemerintah maupun swasta wajib menyiapkan Hand Sanitizer cegah penyebaran virus covid19.
“Melarang dan menghentikan Tenaga Kerja Asing dan Warga Negara Asing masuk ke Parigi Moutong,” tegasnya.
Dan yang tidak kalah pentingnya kata dia, pro aktif berkoordinasi dengan instansi vertikal, dalam hal ini Polres Parigi Moutong dan Kodim sampai pada tingkat Babinkamtibmas.
Sementara itu, terkait penanggulangan pandemi virus covid19, Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Nilam Sari Lawira meminta untuk dapat memberi bantuan relawan tenaga medis guna bantuan Covid19.
“Melihat kondisi seperti ini, harus melakukan rekruitmen relawan tenaga medis covid19 terutama di kampus dan sekolah-sekolah keperawatan,” ungkapnya.
Selain itu, Nilam juga meminta Gubernur Sulteng mengubah fungsi Gedung Diklat milik Dinas dan OPD sebagai Rumah Sakit sementara ruang isolasi untuk Pasien Dalam pengawasan (PDP) maupun Pasien Positif Corona (PPC).
Baca juga: Lindungi Siswa Dari Virus Corona, Pemerintah Hapus UN 2020
Laporan: Muhammad Rafii
