Ini Pentingnya Cakupan Akte Kematian Parigi Moutong

<p>Kabid Capil Disdukcapil Parigi Moutong, Ma&#8217;ruf.</p>
Kabid Capil Disdukcapil Parigi Moutong, Ma’ruf.

Parigi moutong, gemasulawesi.comDisdukcapil Parigi Moutong (Parimo) mensosialisasikan pentingnya cakupan akte kematian.

“Cakupan akte kematian perlu peran bersama warga dan Pemerintah daerah atau Pemda Parigi Moutong,” ungkap Kabid Catatan sipil (Capil) Disdukcapil Parigi Moutong, Ma’ruf di ruang kerjanya, Selasa 3 Maret 2020.

Ia mengatakan, perlunya kesadaran seluruh pihak untuk melaporkan kematian anggota keluarga masing-masing.

Alasannya, data cakupan akta kematian akan mempengaruhi pola penganggaran, mulai dari anggaran pusat hingga daerah.

Contohnya, warga yang telah meninggal dan belum terakses Dukcapil Parigi Moutong, menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk penganggarannya.

“Alasannya, warga yang telah meninggal itu belum hilang dalam data Dukcapil. Sementara data itu dipakai BPJS dan sistem lainnya,” jelasnya.

Sehingga, diharapkan bantuan Pemdes, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan proaktif memberi pengarahan. Sehingga, warga mampu untuk melaporkan data kematian secara mandiri.

Ada kecendrungan dari warga kata dia, terkait data anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, namun data BPJSnya masih digunakan.

Sementara, kadang pihak Rumah Sakit tidak mengetahui kalau kartu pemilik BPJS sudah meninggal dunia karena tidak dilaporkan. Tentunya, anggaran itu seharusnya dihentikan dan dialihkan ke warga miskin lain yang membutuhkan.

“Belum lama ini, kami berkomunikasi dengan salah satu Rumah Sakit di Parigi Moutong. Manajemen rumah sakit mengaku kesusahan langsung menarik kartu kepesertaan BPJS bagi yang sudah diketahui meninggal dunia. Alasannya, pihak keluarga belum siap untuk mengurus karena sementara proses berduka,” tuturnya.

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan instansi tertentu seperti Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan agar data peserta jaminan kesehatan segera terdata dan dilaporkan ke Disdukcapil.

Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi langsung ke warga melalui berbagai acara atau hajatan warga. Tujuannya, agar cakupan data akte kematian dapat terlaksana dengan baik.

Begitu pula dengan kegiatan di desa seperti Musrenbang yang bisa dijadikan sarana sosialisasi.

“Namun, sayangnya belum ada sistem online di desa yang selalu bisa mengupdate data cakupan warga yang telah meninggal dunia,” tutupnya.

Baca juga: Parigi Moutong Dapat Bantuan Program Kawasan Budidaya Hortikultura

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Parigi Moutong Dapat Bantuan Program Kawasan Budidaya Hortikultura

Kabupaten Parigi Moutong mendapat bantuan program kawasan budidaya buah dan hortikultura untuk tahun anggaran 2020 Berita, Poso Palu dan Banggai

DPUPRP Bahas Empat Perda Bersama DPRD Parigi Moutong

Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong membahas empat Perda dengan DPRD. Berita, Poso Palu dan Banggai

Parigi Moutong Raih Penghargaan Inovasi Gema Cermat

Kabupaten Parigi Moutong meraih penghargaan inovasi Gema Cermat tingkat Nasional dari Kemenkes. Berita, Poso Palu dan Banggai Sulawesi Tengah

Berikut Program Prioritas Disnakertrans Parigi Moutong 2020

Disnakertrans Kabupaten Parigi Moutong mempunyai lima program kerja prioritas untuk tahun anggaran 2020. Berita, Poso Palu dan Banggai.

Faktor Kehamilan Remaja Tingkatkan Resiko Kematian Bayi

Faktor kehamilan pada remaja ternyata dapat meningkatkan resiko kematian bayi atau Balita (Bayi lima tahun). Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Film Menuju Pelaminan adalah film komedi romantis yang akan datang, yang menggunakan pendekatan produksi virtual

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.


See All
; ;