Delapan Alat Berat Dikerahkan Normalisasi Sungai Pasca Banjir di Parigi

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Delapan alat berat dikerahkan untuk normalisasi sungai pasca banjir yang menerjang tiga desa di Kab. Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, normalisasi sungai dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Parigi Moutong Amiruddin saat dihubungi di Palu, Sabtu 21 Mei 2022.

“Delapan alat berat dikerahkan untuk normalisasi sungai di Desa Kayuboko dan Air Panas di Kec. Parigi Barat hingga mengalir ke Desa Olaya di Kec. Parigi,” ucap Amiruddin, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Parigi Moutong, saat dihubungi di Palu, Sabtu 21 Mei 2022.

Ia juga menjelaskan, pengerukan material tersebut karena sungai yang mengalami pendangkalan akibat banjir pada Kamis 19 Mei 2022, sehingga pemerintah setempat malu mengambil tindakan untuk mengantisipasi banjir lebih lanjut.

Baca: KPK Serahkan Barang Bukti Dan Dua Tersangka Kasus Dugaan Suap DID

Itu karena hujan di Parigi Moutong masih sering terjadi, Menurut BMKG kabupaten tersebut merupakan wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi.

Ia juga mengatakan, saat ini warga terdampak di tiga desa sudah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan rumah warga rusak ringan dan berat mereka lebih memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka.

Amiruddin mengatakan, pada Jumat 20 Mei 2022, BPBD, petugas TNI/Polri membantu membersihkan puing-puing yang terbawa banjir di rumah-rumah tetangga terdampak.

“Pemkab Parigi Moutong segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul pertemuan kami dengan para pihak hari ini. Hasil rapat selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan dilanjutkan dengan surat keputusan tanggap darurat,” ucap Amiruddin.

Dia menambahkan, keadaan darurat dinyatakan tiga kali dalam waktu 24 jam setelah kejadian, sehingga pemerintah setempat mempercepat langkah-langkah ini agar penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi.

Amiruddin menjelaskan, saat ini masih dalam tahap pembangunan. Hasil pertemuan kami sudah disampaikan kepada Bupati. Sejauh ini, kami masih memantau tiga desa yang terkena dampak tersebut. (*)

Baca: KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Desa di Sulawesi Tengah Belum Miliki Akses Internet

Ratusan desa di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) masih belum memiliki akses internet di tempatnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gubernur Sulawesi Tengah Minta Bupati-Wali Kota Palu Kurangi Kemiskinan

Gubernur Sulteng himbau agar Bupati di 12 Kabupaten dan juga Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah untuk kurangi angka Kemiskinan

Korban Banjir Parigi Moutong 236 KK Butuh Pasokan Logistik Makanan

Korban Banjir di Parigi Moutong 236 KK butuh pasokan logistik utamanya makanan siap saji, berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan

DPRD Parigi Moutong Desak UNDP Selesaikan Pekerjaan 7 Sekolah

DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah mendesak pihak United Nations Development Programme (UNDP) agar selesaikan pekerjaan

Teknologi Sistem Informasi Bencana Bisa Mengurangi Dampak Bencana

Teknologi Sistem Informasi Bencana yang cepat dapat mengurangi dampak dampak dari bencana Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Berita Terkini

wave

Tim DVI Polri Selesaikan Identifikasi Korban Kecelakaan Helikopter BK117 D3 di Kalsel

Semua jenazah korban helikopter jatuh di Kalimantan Selatan berhasil diidentifikasi oleh Tim DVI Polri dengan proses teliti.

Remaja 16 Tahun Diamankan Terkait Kematian Mahasiswi di Indekos Ciracas

Polisi amankan remaja FF (16) terkait dugaan penganiayaan mahasiswi IM (23) yang ditemukan tewas di indekos Ciracas.

Ledakan Misterius di Pondok Cabe Ilir, Tujuh Korban dan Delapan Rumah Rusak

Ledakan di Pondok Cabe Ilir, akibat tabung gas, menewaskan tujuh korban, rusak delapan rumah, penyelidikan forensik masih berlangsung.

Koperasi Didorong Kelola Tambang, Pemerintah Siapkan Regulasi dan Modal Awal

Pemerintah siapkan aturan baru beri koperasi hak kelola tambang hingga 2.500 hektare, dukung ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kasus Penyiksaan Anak di Kebayoran Lama: EF Terungkap Bukan Ayah Kandung, Dijerat Pasal Perlindungan Anak

Polri ungkap EF bukan ayah kandung AMK. Bersama SNK, ia ditetapkan tersangka penyiksaan anak dan terancam hukuman berat.


See All
; ;