Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

<p>Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK</p>
Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Terkait, seringnya pekerjaan infrastruktur jalan menjadi langganan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK). Pansus LHP-BPK DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), memanggil Badan Inspektorat daerah untuk dimintai keterangannya.

Anggota Pansus DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli, menjelaskan, perlu untuk didalami apa persoalan yang mendasar sehingga pekerjaan infrastruktur jalan kerap menjadi langganan temuan oleh BPK.

Baca: BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi

“Kita merugi kalau ini terus terjadi setiap tahun. Mungkin kerugiannya bisa dikembalikan. Tetapi bagaimana dengan kualitas pekerjaannya? Berapa lama bisa dinikmati oleh masyarakat hasil kerja dengan kualitas dibawah standar?” tanya Fadli, dalam rapat Pansus LHP-BPK Selasa, 8 Februari 2022.

Untuk itu ia menyarankan, Pansus LHP-BPK untuk menunda memanggil instansi terkait pekerjaan, tetapi sebaiknya memanggil pihak Inspektorat sebagai Lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Inspektorat kata dia, penting dimintai keterangannya terkait upaya yang telah dilakukan dalam proses pengawasan secara internal.

“Karena kejadiannya berulang, tentu ada yang salah dan patut untuk diperbaiki. Kita dalami bersama dulu apa yang mendasari persoalan ini,” terangnya.

Baca: BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum

Lanjut dia, jika bisa didapatkan persoalan mendasar terkait temuan berulang dalam pekerjaan infrastruktur jalan, maka diharapkan bisa dibenahi dengan baik sehingga tidak terus terjadi temuan yang sama.

Sementara itu, Ketua Pansus LHP-BPK, H. Suardi, mengatakan, pihak inspektorat belum bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan temuan berulang ini.

“Seandainya, tupoksi Inspektorat jalan dengan baik, tentu hal seperti ini sulit untuk terjadi berulang,” ungkapnya.

Terkait temuan berulang ini kata dia, akan menjadi catatan khusus bagi Pansus LHP-BPK DPRD Parigi Moutong. Ia sepakat dengan pernyataan Fadli sebelumnya, pengembalian sejumlah uang tidak merubah kondisi pekerjaan itu menjadi lebih baik, malah meninggalkan hasil buruk yang dipastikan tidak akan bisa dinikmati lama oleh masyarakat Parigi Moutong. (wn/fan)

Baca: Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

...

Artikel Terkait

wave

Ribuan Massa Kembali Menggelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kasimbar

Aksi demo tolak tambang di gelar di Kecamatan Kasimbar, Parigi Moutong, aksi tersebut diikuti ribuan massa.

Parigi Moutong Berduka, Kehilangan Salah Satu Putra Terbaiknya

Parigi moutong kehilangan salah seorang putra daerah terbaik seorang tokoh tua berpengaruh khususnya di wilayah Kecamatan Parigi, Asmir Ntosa.

5.500 Hektar Sawah di Parigi Moutong Uji Coba Program IP 400

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Parigi Moutong uji coba 5.500 hektar terapkan program indeks pertanaman (IP) padi 400.

Ini Perkembangan Penerbitan SK PPPK Parigi Moutong Menurut BKPSDM

Hampir sebulan selesai pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi calon PPPK guru, bagaimana kabar penerbitan SK PPPK guru Parigi Moutong?

Harga Jual Minyak Goreng di Parigi Moutong Masih di Atas Rp 14 Ribu

Minyak goreng masih dijual dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter pasar tradisional di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi tengah.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;