Kapolres Parigi Moutong Resmi Diduduki Pejabat Baru

Kapolres Parigi Moutong Resmi Diduduki Pejabat Baru

Gemasulawesi – AKBP Yudy Arto Wiyono, S.I.K, resmi menjabat Kapolres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggantikan AKBP Andi Batara Purwacaraka, SH., S.I.K, yang kini menduduki jabatan barunya sebagai Wadir Narkoba Polda Sulawesi TengahSulawesi Tengah.

“Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan selama saya menjabat sebagai Kapolres Parimo,” ujar Andi Batara, dalam sambutannya pada kegiatan pisah sambut yang dilaksanakan di aula Pesat Gatra Polres Parimo, Rabu, 10 November 2021.

Dia mengaku telah mendapat banyak dukungan seluruh stakeholder bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong.

Baca juga: Harga Tes PCR Di Indonesia Bisa Di Bawah Rp200 Ribu

Sehingga, dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapolres Parigi Moutong, mampu menyelesaikan seluruh masalah.

“Bertugas sebagai Kapolres Parigi Moutong selama satu tahun tiga bulan, Alhamdulillah seluruh masalah dapat terselesaikan,” akunya.

Sementara itu, Yudy Arto Wiyono, dalam sambutannya mengaku siap memberikan pelayanan terbaik seperti yang telah dilakukan Kapolres Parigi Moutong sebelumnya.

Sebagai Kapolres Parigi Moutong yang baru, dia berharap mendapat dukungan dari seluruh stakeholder.

“Saya berharap, agar seluruh stakeholder dapat memberikan dukungan, kerja sama, dan membangun sinergitas dalam menjaga keamanan di Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Badrun Nggai mengapresiasi atas kinerja Kapolres lama selama menjalankan tugasnya, khususnya dalam memberikan keamanan dan kenyamanan juga kesejahteraan.

“Selamat atas kedatangan Kapolres baru Parigi Moutong Yudy Arto Wiyono,” kata dia.

Dia berharap, kedatangan Yudy Arto Wiyono sebagai Kapolres baru dapat memberikan semangat baru, dan bisa bersinergi bersama pemerintah daerah dalam menjaga Kamtibmas.

Selain itu, menjadi penyemangat untuk meningkatkan pelayanan publik yang modern, profesional dan memberikan perkembangan serta kemajuan daerah Parigi Moutong.

Tak kalah pentingnya kata dia, juga upaya pemerintah bersama TNI/Polri dalam melakukan percepatan proses vaksinasi kepada masyarakat.

“Ini tugas kita bersama untuk bagaimana mensukseskan pelaksanaan vaksinasi di wilayah Parigi Moutong,”pungkasnya. (***)

Baca juga: Hari Ini, Irjen Polisi Dedi Prasetyo Dilantik Jadi Kadiv Humas Polri

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Dinas PUPRP Usul Pembangunan Dua Jembatan ke Pemprov

Dinas PUPRP Parigi Moutong, usul pembangunan lanjutan dua jembatan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, karena minimnya anggaran daerah

DPC Partai Gerindra Gelar Vaksinasi dan Bagi Sembako ke 200 Warga

DPC) Partai Gerindra Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggelar vaksinasi Covid19 dan membagikan paket sembako ke 200 orang warga

SMPN 1 Taopa Parigi Moutong Ikuti Gerakan Sekolah Menulis Buku

SMPN 1 Taopa Parigi Moutong ikut berpartisipasi dalam Gerakan Sekolah Menulis Buku, kerjasama pihak sekolah dengan PT Nyala Maju Indonesia

Kemendikbud Monitoring Realisasi Pembangunan Sanitasi Sekolah di Parigi Moutong

Kemendikbud Ristek monitoring realisasi pembangunan sanitasi sekolah tahun 2021 di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Anleg Zalzulmida Paparkan Tentang Pentingnya Ketahanan Keluarga

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hj Zalzumida A Djanggola mengatakan, pembangunan ketahanan keluarga sangat penting.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;