Disdikbud Terapkan Manajemen Berbasis Sekolah Perkuat Tata Kelola SMP

<p>Foto: Disdikbud Terapkan Manajemen Berbasis Sekolah Perkuat Tata Kelola SMP.</p>
Foto: Disdikbud Terapkan Manajemen Berbasis Sekolah Perkuat Tata Kelola SMP.

 

Gemasulawesi– Disdikbud Parigi Moutong berkomitmen memberikan pendampingan tata kelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan manajemen berbasis sekolah.

“Kami lakukan berdasarkan UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 51 ayat 1, disebutkan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah,” ungkap Kepala Bidang Manajemen SMP Disdikbud Parigi Moutong, Ince Pina, saat ditemui di Parigi, Jumat 5 November 2021.

Dia menyebut, menurut PP nomor 17 tahun 2010, tugas pemerintah kabupaten/kota, adalah mengelola sistem pendidikan nasional ditingkat kabupaten dan merumuskan serta, mengalokasikan anggaran dan menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan itu.

Baca juga: Kemenpan-RB DiMinta Mengulang Seluruh Seleksi CPNS 2021

Sementara satuan pendidikan kata dia, memiliki tugas dan tanggungan mengelola pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, dan menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

“Olehnya, dalam mewujudkan berbagai hal, maka Disdikbud memandang perlu untuk melakukan kegiatan pendampingan tata kelola manajemen sekolah, untuk memastikan satuan pendidikan telah menerapkannya dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu,” jelasnya.

Dia mengatakan, pendampingan itu dilakukan agar Kepala sekolah ditingkat SMP, memahami prinsip dan konsep manajemen berbasis sekolah.

Kemudian, memahami langkah-langkah implementasinya, meningkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.

Selain itu, pendampingan juga dilakukan agar pihak sekolah mendapatkan contoh praktik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta menyusun rencana tindaklanjut untuk memberikan dukungan implementasi manajemen berbasis sekolah.

“Dalam kegiatan sosialisasi pendampingan ini, kami mengundang kepala sekolah, agar sasarannya tepat. Kegiatannya akan kami laksanakan selama tiga hari, dimulai dari hari ini dan berakhir Minggu besok,” ucapnya.

Dia menjelaskan, manajemen berbasis sekolah itu terdiri dari lima prinsip, diantaranya kemandirian, kemitraan atau kerjasama, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Satuan pendidikan diberikan otonomi dalam penyelenggaraan sekolah, untuk melakukan kegiatan dengan masyarakat, orang tua, siswa dan guru.

“Seluruhnya, dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan manajemen sekolah ini,” ujarnya.

Dia berharap, kegiatan ini tidak hanya sampai pada tahapan sosialisasi, karena akan ada regulasi sebagai acuan dan ditindaklanjuti dengan monitoring ke lapangan.

“Tahun depan saya sudah lakukan pengusulan, proses pendampingannya perayon dengan alokasinya Rp50 juta,” tuturnya. (***)

Baca juga: Disdikbud Parigi Moutong Usulkan Merger Sekolah di Daerah Terpencil

...

Artikel Terkait

wave

Desa Lebagu Ditetapkan BPN Jadi Kampung Reforma Agraria

BPN tetapkan Desa Lebagu Parigi Moutong , Sulawesi Tengah, sebagai kampung reforma agraria berdasarkan SK nomor 44 SK-72.08 III/2021.

Disdikbud: Orang Tua Diimbau Dampingi Tumbuh Kembang Anak

Disdikbud Parigi Moutong mengimbau orang tua untuk terus mendampingi tumbuh kembang anak, agar menjadi generasi maju dan mandiri.

Parigi Moutong Gelar Pelatihan Olahan Makanan dan Cendramata

Parigi Moutong menggelar pelatihan olahan makanan dan cendramata ke warga di Desa Lebagu Kecamatan Balinggi, Kamis 4 November 2021.

DP3AP2KB Perbaharui Kepengurusan P2TP2A di Kecamatan

DP3AP2KB Parigi Moutong akan memperbaharui kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Jajaki Kerjasama Ekonomi, DPRD dan Disperindag Parimo Kunker ke Bontang

Kunker DPRD dan Disperindag Parigi moutong, belum lama ini ke Kota Bontang Kalimantan Timur untuk menjajaki kerja sama ekonomi.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;