Jajaki Kerjasama Ekonomi, DPRD dan Disperindag Parimo Kunker ke Bontang

<p>Foto: Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani.<br />
Jajaki Kerjasama Ekonomi, DPRD dan Disperindag Parimo Kunker ke Bontang.</p>
Foto: Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani. Jajaki Kerjasama Ekonomi, DPRD dan Disperindag Parimo Kunker ke Bontang.

Gemasulawesi– Kunjungan kerja atau Kunker DPRD dan Disperindag Parigi moutong, belum lama ini ke Kota Bontang Kalimantan Timur bertujuan untuk menjajaki kerja sama ekonomi.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, Rabu 3 November 2021 kepada gemasulawesi.com di ruang kerjanya.

“Sebenarnya rencana awal jadwal Kunkernya akan dilaksanakan dari tahun sebelumnya. Sayangnya, terkendala pandemi covid19,” terangnya.

Baca juga: Disperindag Parigi Moutong Segera Sosialisasikan Pemanfaatan Tol Laut

Lanjut dia, akibat pandemi covid19 dari sejumlah daerah di daerah Kalimantan yang menjadi target kunker. Akhirnya hanya terealisasi satu daerah saja yakni kota Bontang. 

Ia menilai, Kunker ke Bontang itu sangat menentukan berlanjut tidaknya kerjasama ekonomi daerah dengan Parigi moutong.

Baca juga: RRI Kota Palu Jajaki Kerjasama dengan Tiga Stasiun Radio Parigi Moutong

“Setelah melakukan kunjungan kerja di Kota Bontang hasilnya sangat luar biasa. Sambutan dari pemerintah Kota Bontang dan DPRDnya sangat baik dan antusias dengan kerjasama ini kedepannya,” ungkap Sayutin.

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Baca juga: Ekspor Sulawesi Tengah Capai 1,18 Miliar Dollar AS, Tiongkok Jadi Tujuan Terbesar

Produk utama yang akan ditawarkan ke pihak pemerinta Kota Bontang adalah beras. Menurutnya, Parimo sangat berpeluang untuk menjadi penyuplai kebutuhan beras di Kota Bontang.

“Kita coba kirim sample melalui Disperindag agar menjadi pola kerja sama. Bahan paling utama adalah Beras dan Durian,” katanya.

Baca juga: Peserta Tes PPPK Guru 2021 Datang Terlambat Bakal Diikutkan Sesi Kedua

Baca juga: Antisipasi Gelombang Ketiga Covid19, Parigi Moutong Genjot Vaksinasi

Berdasarkan survey kebutuhan konsumtif Masyarakat kalimantan Timur khususnya Bontang sangat Tinggi untuk beras. Sebagian besar kebutuhan Kota Bontang dipasok Provinsi Sulawesi Tengah.

“Sebagian besar produk yang dikonsumsi berasal dari Sulawesi tengah, Makanya, ini menjadi peluang untuk kita dalam kerjasama ekonomi.” pungkasnya.

Baca juga: Napi Jadi Otak Peredaran 12,6 Kg Sabu di Lapas Bontang

Baca juga: Lapas Klas III Parigi Sosialisasi Larangan Penggunaan Handphone ke Warga Binaan

Laporan: Riska

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Pelajar SMP dan SMK di Parigi Moutong Jalani Vaksinasi Covid19

Ratusan pelajar di SMP Alkhairaat Masigi dan SMK Negeri 1 Parigi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menjalani vaksinasi covid19.

Lapas Klas III Parigi Sosialisasi Larangan Penggunaan Handphone ke Warga Binaan

Lapas Klas III Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sosialisasi larangan penggunaan Handphone kepada warga binaan.

Harga Minyak Goreng Kemasan di Parigi Moutong Naik

Harga minyak goreng kemasan di sejumlah pasar tradisional di Parigi Moutong alami kenaikan. Bahkan, terjadi empat kali dalam satu bulan.

Ini Sederet Anggota Polda Sulawesi Tengah Dimutasi dari Jabatannya

Berikut jajaran Polda Sulawesi Tengah dimutasi dari jabatannya dengan alasan penyegaran organisasi, berdasar surat telegram Kapolri.

Realisasi Dana Bos SMP Tahap III Parigi Moutong Capai 85 Persen

Disdikbud Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menyebut realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap III pada tingkat SMP

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;