Gubernur Rusdy Mastura: Aparatur Profesional Kunci Pelayanan Prima

<p>Foto: Gubernur Rusdy Mastura: Aparatur Profesional Kunci Pelayanan Prima.</p>
Foto: Gubernur Rusdy Mastura: Aparatur Profesional Kunci Pelayanan Prima.

Gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah, H Rusdy Mastura mengatakan, aparatur pemerintah profesional dan handal menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui pendidikan dan pelatihan.

“Aparatur pemerintah mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis dalam mengemban tugas-tugas dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat,” ungkap Gubernur H Rusdy Mastura dalam sambutannya dibacakan Pj. Sekda Provinsi H Mulyono, resmi kegiatan pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional Sat Pol PP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, Selasa 28 September 2021.

Menurut dia, angka kredit adalah satuan nilai dari akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang harus dicapai Sat Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Oleh karena itu, pejabat fungsional Sat Pol PP diharap melaksanakan tugasnya secara profesional dan juga selalu dituntut mengingkatkan kapasitas serta kompetensinya.

Baca juga: 70 Miliar Rupiah, Investasi Budidaya Udang Parigi Moutong

“Sat Pol PP memiliki posisi yang sangat strategis, berada di garda depan dan mempunyai peran sentral, serta tugas yang sangat berat dalam menjaga ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum, disamping tugas lainnya yaitu, berupa penegakan peraturan daerah,” ujarnya.  

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Dr. Belly Isnaeni menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas serta fungsi di bidang penegakan peraturan daerah.

“Selain itu, memberikan acuan kepada jabatan fungsional Sat Pol PP dalam membuat dokumen usulan penilaian dan penetapan angka kredit,” jelasnya.

Baca juga: OJK Saran Perbankan Salurkan Kredit Sektor Ekonomi Unggulan

Menurut dia, kegiatan ini juga sebagai bentuk usaha bersama dalam meningkatkan kapasitas SDM Sat Pol PP, khususnya dalam hal teknik perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dia berharap, seluruh aparatur Satpol Pol PP Sulawesi Tengah terus meningkatkan kinerja secara profesional dengan tugas dan peran yang dibebankan oleh peraturan dan undang-undang, yaitu, pelayanan urusan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Pengelolaan Manajemen Pasar Ditargetkan Profesional

...

Artikel Terkait

wave

Parimo Usul Rehab dan Bangun Baru 270 Sekolah ke Pemerintah Pusat

Parimo usul 270 sekolah lebih telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan penanganan rehab dan bangun baru bersumber dari DAK 2022.

Lapas Parigi Gandeng Damkar Beri Pelatihan Antisipasi Kebakaran

Lapas Kelas III Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggandeng Pemadam Kebakaran memberikan pelatihan antisipasi kebakaran kepada para petugas.

Raperda APBD Perubahan 2021 Parigi Moutong Disetujui

Raperda APBD Perubahan Parigi Moutong, telah disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan asistensi ditingkatkan Provinsi Sulawesi Tengah.

Remaja dan Pasangan Usia Subur Target Program Stunting 2022

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan menyasar remaja dan pasangan usia subur dalam program stunting 2022.

Disdikbud Parigi Moutong Pantau Uji Coba PTM Terbatas di Kecamatan Parigi

Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, pantau dan tinjau pelaksanaan uji coba PTM terbatas didua sekolah di Kecamatan Parigi.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;