Pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Kelas I Palu Mulai Dilaksanakan

<p>Foto: Peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Imigrasi kelas I Palu.</p>
Foto: Peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Imigrasi kelas I Palu.

Gemasulawesi– Pelaksanaan pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Palu, Sulawesi Tengah, ditandai dengan peletakan batu pertama Wakil Walikota Palu dr Reny A Lamadjido.

“Saya mengucapkan terimkasih kepada Kemenkumham Pusat, telah membantu pembangunan ini,” ungkap Wakil Walikota Palu, Sabtu 28 Agustus 2021.

Dia berharap, agar pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dan pekerjaannya lebih berkualitas dan penyelesaiannya sesuai masa waktu pekerjaannya.

Baca juga: Eazy Passport, Imigrasi Palu Datangi Pemohon Penerbitan Paspor

Kemudian kata dia, volume pekerjaan dan semua pertanggungjawaban pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Palu harus sesuai dengan aturan.

Dia pun mengingatkan, pembangunan kantor itu harus mengikuti standar bangunan di kota, yakni standar tahan gempa.

“Apalagi di 53 program, ada salah satunya menyebutkan bahwa pembangunan harus berstandar tahan gempa,” kata dia.

Kepala Kantor Imigrasi Palu, Dewanto Wisnu Raharjo, mengatakan, pembangunan kantor dilakukan karena kantor lama mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa bumi pada tanggal 28 September 2018 silam. Sehingga, pihaknya terpaksa berkantor sementara di Jalan Tanjung Dako Palu.

“Kantor Imigrasi Palu ini menjadi prioritas pembangunan pascagempa bumi,” ujarnya.

Dia beharap, pembangunan gedung baru dapat lebih meningkatakan pelayanan keimigrasian lebih baik.

“Harapan ini juga sesuai dengan komitmen kami, untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” ucapnya.

Pembangunan Kantor Imigrasi menggunakan uang negara

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Sulawesi Tengah, Max Wambrau, mengatakan, pembangunan pembangunan Rumdis Kantor Imigrasi Palu adalah proyek besar menggunakan uang negara.

“Harapannya ada bangunan bagus dan akan disumbangkan menjadi aset bagi Provinsi Sulteng sehingga ada pelayanan berstandar dan baik,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan harapan terkait pembangunan kantor dimaksud. Ia berharap kepada semua pihak terkait dalam pembangunan agar tertib melakukan pekerjaan sehingga tercipta tertib pengawasan.

“Lalu tertib laporan item per item hingga laporan pertanggung jawaban. Kualitas bangunan juga harus berstandar, jangan hanya mengejar waktu,” harapnya.

Diketahui, pembangunan gedung dan Rumdis kantor Imigrasi ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 24 miliar, dengan target penyelesaian pekerjaan hingga pertengahan Desember 2021. (***)

Baca juga: DKP Usul Turunkan Tarif Retribusi TPI Parigi Moutong

...

Artikel Terkait

wave

Disperindag Parigi Moutong Rancang Regulasi Program Kamis Berkah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Parimo, Sulteng, saat ini tengah merancang regulasi program Kamis Berkah.

Diduga Oknum Kepsek Main Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Diduga oknum Kepsek main tambang ilegal di Desa Kayuboko, Parigi Moutong, bahkan sampai harus kesampingkan tugas utamanya di sekolah.

Wakil Rakyat Persoalkan DTKS di Parigi Moutong

Wakil rakyat persoalkan DTKS di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Minta Pemda lakukan peninjauan ulang, masyarakat miskin tidak terakomodir.

DPRD Parigi Moutong Ingatkan Realisasi Belanja dan PAD 2021

Banggar DPRD Parimo, Sulteng, dalam laporan hasil pembahasannya, mengingatkan Pemda untuk segera merealisasikan capaian belanja dan PAD 2021.

Gubernur Sulawesi Tengah: Daerah PPKM Level Tiga Segera PTM Terbatas

Gubernur Sulteng menginstruksikan daerah PPKM level tiga untuk segera melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM terbatas Prokes ketat.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;