Kemenkumham Sulawesi Barat Membuka Layanan Pencatatan dan Pelaporan Anak Berkewarganegaraan Ganda

Ket. Foto: Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat Membuka Layanan Pencatatan dan Pelaporan Anak Berkewarganegaraan Ganda
Ket. Foto: Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat Membuka Layanan Pencatatan dan Pelaporan Anak Berkewarganegaraan Ganda Source: (Foto/ANTARA Foto/HO Humas Kemenkumham Sulbar)

Mamuju, gemasulawesi – Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat membuka layanan pencatatan dan pelaporan anak berkewarganegaraan ganda agar mendapatkan kepastian warga negara.

Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat, Pamudji Raharja, dalam keterangannya mengatakan pelayanan tersebut dilaksanakan sebagai komitmen Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pamudji Raharja menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam membuka layanan pencatatan dan pelaporan anak berkewarganegaraan ganda tersebut.

Baca Juga:
Komandan Batalyon Infanteri 721/Makkasau Pinrang Dilaporkan Resmi Berganti

“Sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat itu diharapkan akan dapat meminimalisasi anak berkewarganegaraan ganda agar tidak kehilangan kewarganegaraan,” katanya.

Dia menambahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kemenkumham Sulawesi Barat mempunyai visi yang sama untuk memastikan warga masyarakat tidak kehilangan kewarganegaraan, dari hasil kawin campur sebab beda kewarganegaraan, sehingga setiap anak mempunyai kejelasan status kewarganegaraan.

Dikutip dari Antara, dia menyebutkan bahwa upaya itu merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

Baca Juga:
Bawaslu Provinsi Gorontalo Mendeklarasikan Kampanye Damai Bersama 4 Paslon untuk Pilkada 2024

Dia mengatakan untuk anak yang belum mendaftar telah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan, maka sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, maka akan dilakukan proses naturalisasi anak.

Di sisi lain, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, mengajak para petani di Kabupaten Mamasa untuk mengembangkan tanaman hortikultura seperti sayuran, buah ataupun tanaman hias yang menggunakan lahan dari kebun atau pekarangan rumah sebagai wadahnya.

Bahtiar Baharuddin menyampaikan Mamasa mempunyai alam yang subur yang layak mengembangkan sejumlah komoditi pertanian dan perkebunan, khususnya komoditi tanaman hortikultura. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Komandan Batalyon Infanteri 721/Makkasau Pinrang Dilaporkan Resmi Berganti

Komandan Batalyon Infanteri 721/Makassau Pinrang resmi berganti dalam upacara serah terima jabatan di Kecamatan Patampuana.

Bawaslu Provinsi Gorontalo Mendeklarasikan Kampanye Damai Bersama 4 Paslon untuk Pilkada 2024

Kampanye damai dideklarasikan Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama 4 paslon untuk Pilkada 2024 pada bulan November 2024.

Pj Gubernur Gorontalo Menghadiri Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2024 di Jakarta Pusat

Rakornas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah tahun 2024 di Jakarta Pusat dihadiri oleh Pj Gubernur Gorontalo.

Dalam Membangun Kota Layak Anak, Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Adalah Komitmen Pemkot Palu

Pencegahan kekerasan perempuan dan anak adalah komitmen Pemkot Palu dalam membangun kota layak anak.

2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Labkes Universitas Tadulako Palu Kini Ditahan Kejati Sulawesi Tengah

Kejati Sulawesi Tengah kini menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium kesehatan Universitas Tadulako.

Berita Terkini

wave

MK Perintahkan Pembentukan Lembaga Independen Awasi Sistem Merit ASN

Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga independen untuk mengawasi penerapan sistem merit ASN.

Polresta Gorontalo Ungkap Sindikat Pencurian Baterai Panel Surya

Tim Opsnal berhasil menangkap tiga pelaku dan menyita barang bukti, meningkatkan patroli cegah kejahatan.

DPR Minta Imigrasi Perbaiki Sistem SDUWHV Setelah Ribuan Pelamar Mengeluh Kesulitan Unggah Dokumen

Kritik DPR terhadap sistem Imigrasi yang bermasalah pada program Work and Holiday Visa, menyebabkan ribuan pelamar gagal mengunggah dokumen.

Posko Darurat Korban Kebakaran Utan Kayu Selatan Diperpanjang, Bantuan Logistik dan Makanan Disalurkan

Posko tenda diperpanjang hingga Minggu, 12 warga tetap mengungsi, bantuan sembako dan makanan siap saji telah diberikan.

Saan Mustopa Minta Evakuasi Korban Ponpes Sidoarjo Tuntas dan Transparan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa desak pemerintah pastikan evakuasi korban ponpes Sidoarjo selesai menyeluruh dan tanpa polemik.


See All
; ;