Dishub Sisir 53 Lahan Parkir Pasar Parigi Moutong

<p>Foto: Hindari Parkir Liar, Penyisiran parkir pasar di Parigi Moutong, Sulteng. Senin 22 Maret 2021.</p>
Foto: Hindari Parkir Liar, Penyisiran parkir pasar di Parigi Moutong, Sulteng. Senin 22 Maret 2021.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas perhubungan atau Dishub menyisir lahan parkir pasar di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Pengecekan merupakan tindak lanjut keresahan dan keluhan warga terkait praktek parkir liar,” ungkap Sekertaris Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Kabupaten Parigi Moutong, Ismet Ibrahim saat ditemui di kantornya Senin 22 Maret 2021.

Ia mengatakan, lahan parkir pasar di seluruh kecamatan Parigi Moutong, akan di cek satu persatu.

Pengecekan pertama akan langsung ditujukan ke lokasi parkir mulai dari wilayah Kecamatan Moutong.

Baca juga: Bapenda Parimo Uji Petik Retribusi Pasar

“Itu hanya pengecekan khususnya parkir di pasar saja,” tuturnya.

Berdasarkan data Dishub terakhir, terdapat sekitar 53 lahan parkir pasar di Parigi Moutong.

Itu merupakan potensi untuk daerah. Pasalnya, di setiap lahan parkir pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, wajib dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada praktek parkir liar.

“Kegiatan pengecekan lahan parkir yang dilakukan hari ini yang dimulai dari Kecamatan Moutong. Rencananya, akan berlangsung selama empat hari,” tandasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menambah lagi parkir di setiap pasar Parimo. Itu untuk meningkatkan PAD, sekaligus melakukan pendataan kembali para petugas parkir.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Parimo, Sulawesi Tengah, menyebut akan menertibkan juru parkir liar di Pasar Sentral Tagunu Parigi.

“Penertiban dilakukan berdasarkan keluhan dari masyarakat,” ungkap Sekertaris Dinas Perhubungan Parigi Moutong, Ismet Ibrahim.

Baca juga: Tim SAR Sisir Teluk Tomini Cari Nelayan Hilang di Parigi Moutong

Ia menjelaskan, para juru lahan parkir pasar resmi dan terdaftar di Dinas Perhubungan Parigi Moutong, semuanya sudah dilengkapi dengan atribut. Seperti id card, karcis parkir dan rompi.

Sementara untuk karcis juru parkir akan difasilitasi Dinas pendapatan daerah atau Dispenda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Dan kemudian didistribusikan ke Dinas Perhubungan diteruskan ke kepala pasar.

Ia menambahkan, saat ini petugas di lahan parkir Pasar Sentral Tagunu, Parigi sebanyak lima orang. Mereka disebar ke beberapa titik.

Baca juga: Dishub Akan Tertibkan Juru Parkir Liar di Pasar Parigi Moutong

Laporan: Aldi

...

Tags

Artikel Terkait

wave

DPRD Parimo RDP Terkait Validasi Data Warga Prasejahtera

DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait proses verifikasi dan validasi data warga prasejahtera.

Dua Pelaku Pencurian di Palu Diringkus, Satu Diantaranya Ditembak

Tim Buru Sergap (Buser) Polsek Palu Timur, berhasil meringkus dua orang terduga pelaku pencurian di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Resahkan Warga, Puluhan Motor Knalpot Bogar Diamankan di Luwuk

Dianggap meresahkan warga, puluhan motor knalpot bogar diamankan di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, saat operasi cipta kondisi kepolisian.

Polisi Ringkus Satu Pengguna Narkoba di Palu Selatan

Pengguna Narkoba di Palu Selatan berhasil diringkus Satresnarkoba Polres Palu, Sulawesi Tengah, di Jalan Tanjung Santigi, Lolu Selatan.

Gempa Magnitudo 4,0 Getarkan Poso Hari Ini

Gempa magnitudo 4,0 getarkan Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, hari ini, terjadi sekitar pukul 15.54 Wita, Sabtu 20 Maret 2021.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;