Berita parigi moutong, gemasulawesi– Untuk cegah wabah covid 19, Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten atau Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, batasi pelayanan.
“Disdukcapil batasi pelayanan sebagai adaptasi layanan administrasi kependudukan, sesuai dengan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri tetap harus dilaksanakan,” ungkap Kepala Disdukcapil Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Lewis di ruang kerjanya, Rabu 13 Januari 2021.
Ia mengatakan, Kementrian menekankan pada masa pandemi covid 19, tetap mematuhi menjalankan protokol kesehatan 3M.
Tantangan berat yang dihadapi adalah meluasnya pandemi covid 19. Sementara Disdukcapil Parigi Moutong merupakan salah satu sentra pelayanan publik.
Baca juga: Masuk Parimo Wajib Perlihatkan Rapid Tes
“Mengatasi itu, kami mengambil kebijakan melakukan shift atau pergantian jadwal pelayanan kerja kepada masyarakat,” sebutnya.
Selain kebijakan shift kerja pelayanan, pihaknya juga mengeluarkan kebijakan membatasi pelayanan, membatasi kontak langsung dengan pemohon kecuali untuk perekaman KTP-El.
Pembatasan mengingat resiko penyebaran secara tatap muka cenderung lebih besar peluangnya.
“Agak susah untuk membatasi kontak bila sedang dalam proses perekaman KTP-El,” tuturnya.
Baca juga: Disdukcapil Poso Tutup, Sterilisasi Covid 19
Namun, untuk penerapan protokol kesehatan, Disdukcapil Parigi Moutong memberikan Alat Pelindung Diri atau APD yang memadai kepada petugas perekaman KTP-El.
Disdukcapil Parigi Moutong pun selalu menjaga sterilisasi ruang pelayanan adminduk. Upaya menjaga jarak antar setiap pemohon layanan adminduk.
“Kami tetap berupaya memenuhi layanan minimal adminduk untuk masyarakat Parigi Moutong,” sebutnya.
Ada beberapa sistem yang pihaknya terapkan. Diantaranya, penggunaan layanan kependudukan via pesan whatsapp.
Baca juga: Akibat Penyebaran Covid 19, OPD dan UPTD Poso Terpaksa Tutup
Pemohon cukup melampirkan syarat permohonan pengurusan administrasi kependudukan, melalui nomor whatsapp yang sudah disediakan.
“Untuk 2021, Disdukcapil akan menyiapkan nomor layanan whatsapp menggantikan nomor yang lama,” jelasnya.
Kebutuhan untuk mendapatkan administrasi bagi masyarakat Parigi Moutong, akhir-akhir ini meningkat.
Baca juga: Kinerja Cakupan KIA 100 Persen, Parimo Raih Penghargaan
Pasalnya, beberapa bantuan sosial dari pemerintah mensyaratkan warga wajib memiliki administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.
“Sehingga, kami mengatur strategi untuk tetap memberikan pelayanan meskipun terbatas,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam satu hari pihaknya mengatur dua shift kerja pelayanan. Jam kerja tetap sama, mulai pagi hingga sore hari.
Baca juga: Assesment Tenaga Kontrak 2021, Disdukcapil Parimo Uji 69 Honorer
Laporan: Muhammad Rafii
