Politik, gemasulawesi – Juru Bicara Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyatakan jika pesan dari Luhut untuk Prabowo Subianto mengenai orang toxic yang harus dijauhi dari kabinet adalah sekadar memberikan saran.
Menurut Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menerangkan saran dari Luhut Binsar Pandjaitan agar Prabowo Subianto memperhatikan adanya pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program pemerintah.
Dalam keterangannya hari ini, 5 Mei 2024, Jodi Mahardi menuturkan Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan dari program kabinet.
Hal itu, menurutnya, dikarenakan tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan.
“Luhut Binsar Pandjaitan hanya ingin menekankan pentingnya kesatuan fokus dalam menjalankan program-program pemerintahan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Diketahui jka Luhut menyampaikan pesan untuk Prabowo Subianto pada hari Jumat lalu, 3 Mei 2024.
Saat itu, diketahui jika Luhut sedang membahas prospek kerja sama antara Indonesia dengan India.
Menurutnya, sebaiknya Prabowo Subianto jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahannya karena itu akan sangat merugikan untuk Indonesia.
“Namun, saya yakin jika Prabowo Subianto dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik di masa mendatang,” katanya.
Luhut juga menegaskan optimismenya bahwa angka korupsi di Indonesia akan berkurang bersamaan dengan digunakannya sistem digital.
Menko Marves menuturkan pemerintah RI akan fokus untuk meningkatkan penelitian di bidang SDM dengan belajar dari India dan Cina.
Di sisi lain, Projo atau Pro Jokowi menyatakan setuju dengan saran dari Luhut Binsar Pandjaitan agar Prabowo Subianto tidak membawa orang toxic dalam pemerintahannnya nanti.
Budi Arie Setiadi mengatakan Luhut memberikan nasihat yang baik untuk Prabowo dikarenakan masyarakat Indonesia juga tidak menginginkan adanya orang-orang yang toxic yang duduk di pemerintahan Prabowo Subianto.
Namun, Budi juga menekankan jika penyusunan kabinet pemerintahan yang akan datang adalah hak prerogatif dari Prabowo Subianto. (*/Mey)
