Nasional, gemasulawesi - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menilai bahwa pemerintah baru bisa mendengar keluhan rakyat setelah adanya gelombang protes.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam menanggapi langkah pemerintah yang akhirnya mempercepat pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 setelah mendapat banyak penolakan dari publik.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS 2024 akan ditunda hingga akhir tahun 2025, sementara pengangkatan PPPK 2024 dijadwalkan hingga tahun 2026.
Keputusan ini memicu kekecewaan dan gelombang protes dari masyarakat, baik melalui aksi langsung maupun melalui media sosial.
Setelah penolakan publik semakin meluas, akhirnya Presiden RI Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk mempercepat proses pengangkatan tersebut.
Dalam instruksinya, ia meminta agar pengangkatan CPNS 2024 diselesaikan pada Juni 2025, sedangkan untuk PPPK pada Oktober 2025.
Keputusan ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak, termasuk Guntur Romli yang menilai bahwa pemerintah kurang peka dalam mendengar aspirasi rakyat.
Melalui akun X resminya pada Selasa, 18 Maret 2025, Guntur Romli menyampaikan kritiknya secara tersirat. Ia menilai bahwa pemerintah baru akan mendengarkan suara rakyat jika sudah diprotes terlebih dahulu.
"Emang harus diprotes dulu, baru didengerin," tulis Guntur Romli dalam cuitannya, sembari mengunggah ulang kabar mengenai percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.
Pernyataan Guntur Romli tersebut langsung menuai berbagai tanggapan dari warganet.
Beberapa setuju dengan pendapatnya, menilai bahwa pemerintah kerap lambat dalam merespons permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Namun, ada pula yang menilai bahwa hal ini merupakan dinamika dalam pemerintahan dan kebijakan dapat berubah mengikuti situasi yang berkembang.
Salah satu warganet dengan akun @odh*** menanggapi cuitan Guntur Romli dengan sindiran terhadap pemerintah yang dianggap hanya merespons keluhan setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat.
"Ini bukan jaman kampanye jadi kudu protes dulu," tulis akun tersebut dalam balasannya.
Komentar tersebut mencerminkan kekesalan publik terhadap pola kebijakan yang dianggap baru berubah setelah adanya desakan kuat dari masyarakat.
Banyak warganet lainnya juga mengungkapkan pendapat serupa, menganggap bahwa pemerintah seharusnya lebih responsif sejak awal tanpa perlu menunggu adanya gelombang protes terlebih dahulu. (*/Risco)