Nasional, gemasulawesi - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memberikan klarifikasi terkait isu pemberian lahan gratis kepada negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028.
Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa OIKN mengusulkan fasilitas lahan gratis bagi negara asing untuk pembangunan kantor perwakilan mereka di kawasan diplomatic compound IKN sebagai bagian dari strategi menarik minat investasi ke ibu kota baru.
Menanggapi hal tersebut, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa keputusan mengenai pemberian lahan gratis bukan berada di tangannya.
Ia hanya mengusulkan kebijakan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat menarik perhatian negara-negara sahabat terhadap proyek IKN.
Menurutnya, keberadaan kantor kedutaan di IKN menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemindahan ibu kota politik Indonesia.
"Saya tegaskan bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk menarik minat mereka (negara sahabat)," jelas Basuki Hadimuljono pada Senin, 17 Februari 2025.
Basuki menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, sehingga kantor-kantor kedutaan asing juga harus mulai dibangun di lokasi tersebut sebelum tahun tersebut tiba.
OIKN pun telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai area diplomatic compound, yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kawasan diplomatic compound ini didesain dengan konsep kota hutan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan serta memenuhi standar internasional.
Selain kantor kedutaan, area tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area ritel dan komersial, restoran, venue hiburan, serta taman hijau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para diplomat yang bertugas di IKN.
Dengan adanya fasilitas pendukung yang terintegrasi, diharapkan kawasan ini tidak hanya menjadi pusat perwakilan diplomatik, tetapi juga mendukung kehidupan sosial dan mobilitas para personel diplomatik di ibu kota baru.
Pemerintah juga berupaya memastikan bahwa konsep ini mampu menarik minat negara-negara sahabat agar bersedia memindahkan perwakilan mereka ke IKN dalam beberapa tahun mendatang.
Selain menyiapkan lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga telah menyediakan area khusus untuk perkantoran organisasi internasional di KIPP IKN.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan IKN sebagai pusat kegiatan diplomatik dan pemerintahan di Indonesia.
Dengan berbagai perencanaan tersebut, OIKN berharap dapat menarik lebih banyak negara untuk berinvestasi dan membangun kehadiran diplomatik mereka di IKN.
Meskipun usulan pemberian lahan gratis ini masih dalam tahap pengajuan kepada Presiden, strategi ini dinilai sebagai langkah penting dalam mewujudkan perpindahan ibu kota yang efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (*/Risco)